Mediasi Disporapar Sidoarjo untuk Merajut Benang Kusut KONI demi Porprov X 2027

Sidoarjo, Ruang.co.id – Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan seluruh Pengurus Cabang Olahraga (Cabor) KONI di Kabupaten Sidoarjo, menyatakan siap menghadapi Porprov X 2027 dan optimis akan meraih prestasi lebih baik dari tahun kemarin. Ini disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Sidoarjo, dalam rapat mediasi dengan Pengurus KONI Sidoarjo, Jumat (9/1/2025).

“Bapak Bupati akan memfasilitasi keinginan dari Cabang Olah raga di Sidoarjo,” kata Yudhi Iriyanto, Kepala Disporapar Kab. Sidoarjo, Jumat (9/1/2026), usai rapat dengan pengurus KONI Sidoarjo.

Oleh karenanya, Yudhi Iriyanto, minta kepada jajaran pengurus KONI dan jajaran Cabor fokus dan serius pada agenda kegiatan dalam persiapan Porprov X 2027.

“Bapak Bupati minta segera melakukan optimalisasi pembinaan, agar kita bisa meraih juara, minimal posisi Runner up,” ujar Yudhi lagi. Ia dan bupati berharap, antara KONI dan pengurus Cabor kompak.

Ketua KONI Sidoarjo, Imam Mukri Affandi, mengaku sepakat dengan langkah Disporapar dan mendukung keinginan Bupati, supaya yang bersangkutan tahu sendiri keinginan para Cabornya.

“Agar kita solid, kompak, satu kata, dalam meraih kemenangan pada Porprov X 2027 mendatang,” ujar Imam Mukri, dalam kesempatan itu.

Tidak dipungkiri, konflik internal di tubuh KONI Sidoarjo di bawah kepemimpinan Imam Mukhri mencapai titik nadir, akibat buruknya tata kelola organisasi dan transparansi anggaran.

Akar permasalahan bermula dari pengelolaan dana hibah sebesar Rp16,5 miliar, yang dinilai tidak merata, di mana sejumlah Cabang Olahraga (Cabor) merasa di anaktirikan, sementara lainnya mendapat porsi besar tanpa indikator prestasi yang jelas.

Puncak ketegangan terjadi saat 29 dari 47 Cabor menyatakan mosi tidak percaya dan melakukan aksi boikot. Imam Mukhri dinilai bertindak sentralistik, arogan, dan melanggar AD/ART, karena menyusun kepengurusan secara sepihak tanpa melibatkan tim formatur.

Kondisi ini diperparah dengan mundurnya Tim Hukum KONI Sidoarjo, yang mengaku enggan terseret risiko hukum akibat kebijakan yang dianggap cacat prosedur dan tidak transparan.

Dampak domino dari perpecahan ini sangat merugikan atlet. Persiapan Porprov menjadi tidak maksimal, bahkan atlet dilaporkan harus menjual aset pribadi demi biaya operasional, karena keterlambatan pencairan dana.

Akibatnya, prestasi Sidoarjo merosot ke peringkat ke-3 di Jawa Timur, dan kehilangan 5 medali emas karena minimnya pembelaan organisasi.

Situasi “anak ayam kehilangan induk“, memicu desakan dari Forum Komunikasi Cabor untuk segera menggelar Musorkablub, guna melengserkan Imam Mukhri.

Dalam permintaan hearing Komisi D beberapa bulan lalu, DPRD Sidoarjo pun turut mengecam dan meminta Bupati melakukan evaluasi total demi menyelamatkan masa depan olahraga di Sidoarjo.

Solusi yang diambil kemudian, melibatkan mediasi dari KONI Provinsi Jawa Timur dan intervensi dari Disporapar Sidoarjo, untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan.

Dari catatan KONI Sidoarjo yang tersisa pada Porprov IX 2025, tim Cabor Sidoarjo menduduki peringkat ke-3 dengan mengumpulkan 90 medali emas, 87 medali perak dan 118 medali perunggu atau setara dengan 653 poin.