Sidoarjo, Ruang.co.id – Suasana ruang sidang Komisi D DPRD Sidoarjo cukup memanas, namun bukan karena politik, melainkan karena nasib ribuan atlet muda yang merasa ditinggalkan.
Gagalnya Sidoarjo mempertahankan posisi Runner-up di Porprov Jatim IX 2025 menyisakan luka, bukan hanya karena medali, tapi karena pengorbanan yang tak dibalas perhatian.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori, tak mampu menahan emosinya.
“Saya kecewa betul atas sikap Ketua Umum KONI. Porprov Jatim itu harga diri Kabupaten Sidoarjo. Saya minta evaluasi semua Pengurus KONI karena telah gagal total,” tegasnya, sembari meninggalkan ruang hearing dengan ekanan darah naik.
Dana Rp16,5 miliar sudah digelontorkan, tapi hasil yang didapat tak sepadan. Atlet yang bertanding bahkan harus menjual motor dan menggadaikan kendaraan pribadi demi mengenakan dres kebanggaan Kota Delta.
Wakil Ketua Komisi D, Bangun Winarso, pun angkat suara. “Kami sudah ingatkan waktu itu, posisi runner-up itu dibidik kota lain. Kalau mau juara, siapkan dari awal, bukan hanya retorika,” kritiknya tajam.
Tak hanya minim dukungan logistik, pengurus Cabor juga menyebut lima medali emas dicabut tanpa pendampingan dari KONI saat diskualifikasi. Padahal atlet sudah bertarung dengan cedera.
Zahlul Yussar, Sekretaris Komisi D, menyebut kejadian ini sebagai bentuk pembiaran brutal. “Atlet berjuang sendiri. Begitu dapat emas, malah dibatalkan. Bahkan atlet yang cedera patah tulang dibiarkan. Ini bentuk pembiaran luar biasa,” keluhnya dengan suara lirih.
Hearing antara Komisi D DPRD Sidoarjo dan jajaran pengurus KONI itu laksana sebuah ruang pengadilan moral.
Di tengah kritik bertubi-tubi, Ketua KONI Sidoarjo, Imam Mukri Effendi, akhirnya mengakui kegagalan. Ia berjanji akan menjadikan semua masukan sebagai bahan evaluasi menuju Porprov 2027.
Imam Mukhri dalam hearing itu, sempat menjelaskan dengan mempresentasikan evaluasi internal KONI, perjalanan perolehan medali dan posisi Sidoarjo dari PORProv empat periode sebelumnya.
“Kalau dari sudut pandang kemerosotan peringkat, dari peringkat dua sekarang jadi peringkat tiga, ya memang kami akui merosot dan gagal. Namun perolehan medali di PORProv kali ini capaiannya sudah cukup maksimal,” ujar Imam Mukhri.
“Kalau belum sempurna, kami aku itu dan mohon maaf kalau belum sempurna sesuai dengan target peringkatnya,” imbuhnya.
Ketua KONI menjelaskan, bahwa di Porprov kali ini, puslatkab dimulai bulan April kemarin, setelah kepengurusan KONI Sidoarjo dilantik sebulan sebelumnya, yakni di bulan Maret.
“Harusnya Puslatkab di Januari pak. Tapi kan nggak mungkin kami belum dilantik. Tapi karena keterbatasan waktu ini, sekali lagi kami mohon maaf. Kami juga terima kasih atas masukannya pak sekretaris (Komisi D), perlu adanya biro hukum yang mendampingi permasalahan atlet di pertandingan,” tambahnya.
Kisah ini menjadi peringatan, bahwa prestasi sejati itu tentang keberanian berdiri di belakang para pejuang, bahkan ketika sorot kamera telah padam. Sebelum terbentuknya kepengurusan KONI di periode ini, fakta telah terjadi karut marut konflik internal KONI, dan konflik dari sejumlah Cabor, yang sedikit banyak mempengaruhinya.
Kisah ini bukan hanya soal kalah dan menang. Ini adalah cermin betapa pentingnya empati dalam manajemen olahraga.
Sebab, ketika atlet mengorbankan segalanya demi merah putih, yang mereka butuhkan bukan hanya dukungan anggaran, tapi keberpihakan yang nyata.
Kini, sorotan publik tertuju pada janji DPRD Sidoarjo untuk melakukan evaluasi total jajaran KONI. Bukan demi popularitas, tapi demi harga diri olahraga Kota Delta. Karena di balik setiap medali, ada kisah pengorbanan yang tak boleh dipandang sebelah mata.
