Sidoarjo, Ruang.co.id – Gonjang – ganjing terkait isu rencana peniadaan Debat Publik Ketiga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo di Pilkada 2024, menjadi ramai pembahasan berbagai pihak warga Sidoarjo. Bahkan, begitu kencang opini miring maupun negatif yang berkembang di publik masyarakat Sidoarjo, di sejumlah grup WA (WhatsApp), medsos, maupun pemberitaan media lokal, yang terkesan goreng menggoreng secara sepihak, atas peniadaan Debat tersebut.
Kepada Ruang.co.id. Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Fauzan Adhim menjelaskan dan menegaskan, ada wacana kemungkinan rencana Debat Publik ketiga ditiadakan, bukan dari salah satu LO (Liaison Officer = profesi yang bertugas sebagai penengah antar lembaga atau penengah acara dengan tamu undangan atau peserta) Paslon manapun. Bahwa cerita yang sebenarnya ada masukan atau usulan dari APH (Aparat Penegak Hukum) ke KPU Sidoarjo, kemungkinan ada chaos atau konflik antar massa pendukung yang datang di luar tempat debat berlangsung, Minggu (10/11).
“Jadi begini, wacana usulan debat ketiga ditiadakan itu bukan dari salah satu LO Paslon manapun. Itu sama sekali tidak benar. Yang sebenarnya ada masukan atau usulan dari APH setelah mengevaluasi pelaksanaan Debat pertama dan kedua, APH kasih masukan ke KPU ada kemungkinan chaos pada Debat Ketiga nanti bila masih terjad pengerahan massa di sekitar lokasi debat,” tandas Fauzan.
Ketua KPU Sidoarjo menambahkan, membenarkan rencana Debat Publik ketiga yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai agenda fasilitas KPU terhadap para paslon, mengalami kemunduran jadwal pelaksanaannya. Soal ditiadakan atau tetap diselenggarakannya debat publik ketiga nanti KPU Sidoarjo segera mengundang kembali para LO dan stakeholder Pilkada, untuk dibahas lebih seksama dan mendalam.
“Keputusannya lanjut ataukah ditiadakan debatnya nanti di pembahasan bersama para LO dan Stakeholder,” pungkas Fauzan.
Besar kemungkinan yang akan masuk dalam pembahasan dengan para LO Paslon dan stakeholder Pilkada Sidoarjo selanjutnya, bila masih sepakat ingin dilanjutkan, ada usulan menarik kepada KPU Sidoarjo agar KPU Sidoarjo membuat aturan tegas kepada para paslon, untuk tidak mengerahkan massa pendukung sekecil apapun di lokasi debat publik selain yang diundang oleh KPU Sidoarjo untuk menghadiri debat publik ketiga. KPU Sidoarjo diminta untuk bertindak tegas dan meminta kepada pihak APH agar sigap membubarkan paksa, bila masih ada massa pendukung dari pihak manapun yang memaksa ingin datang di lokasi debat publik ketiga dengan alasan apapun.
Sementara itu, LO Paslon nomor urut 1 Subandi-Mimik (BAIK) yang dituding jadi bahan gorengan di publik masyarakat Sidoarjo, yang dianggapnya paslonnya tidak siap debat dan minta ditiadakan.
Menanggapi hal tersebut, Nanang Haromain Juru Bicara LO dan Tim Pemenangan Paslon 1 BAIK merasa kecewa dengan opini yang berkembang di publik masyarakat Sidoarjo, yang terkesan dipelintir dijadikan bahan gorengan pada pihak paslonnya.
“Kami hanya merespon soal rencana peniadaan Debat ketiga itu, bukan mengusulkan. Di plintir gak karuan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab (dalam pemberitaan media lokal), tanpa minta konfirmasi pada kami,” tandas Nanang.
Juru bicara Paslon 1 BAIK berambut putih ini menceritakan, awalnya ketua KPU ketika membuka rakor atau pertemuan para LO Paslon dan stakeholder Pilkada menyampaikan situasi dan kondisi pilkada yang semakin hangat, sempat juga disampaikan kalau ada isu – isu masuk ke KPU Sidoarjo yang berencana ingin membuat kisruh di lokasi debat pada acara Debat Publik Ketiga nantinya.
“Ketika kami dikasih kesempatan bicara (di pertemuan LO), intinya kalo memang dilakukan debat ya ayo lanjut wae, kami siap, tentu dengan evaluasi – evaluasinya. Tapi kalau memang KPU memandang dengan situasi yang tidak kondusif untuk debat ketiga sampai pembatalan, yo kami mengikuti aja demi kebaikan bersama,” pungkas juru bicara Paslon 1 BAIK. (DIN)
