Ruang.co.id – Lebih kurang tiga ratusan mahasiswa yang tergabung dalam “Nakama Bergerak” menggelar demo di depan gedung DPRD Jatim Jl Indrapura, (19/8)
Dalam aksi ini, ratusan mahasiswa menyampaikan 30 tuntutan. Para mahasiswa itu mulai berkumpul di Gedung DPRD Jatim menjelang pukul 14.00 WIB lalu melakukan orasi sekitar 30 menit.
Sementara, puluhan puluhan polisi langsung bersiaga di depan Gedung DPRD Jatim untuk mengamankan demo.
Namun, tidak lama kemudian, hujan mulai mengguyur kawasan Indrapura. Akan tetapi para mahasiswa tetap bertahan di depan Gedung DPRD Jatim. Bahkan mereka semakin lantang berorasi, sambil meminta ketua DPRD Jatim menemui massa aksi.
Tidak lama kemudian, ketika hujan agak terang, Ketua DPRD Jatim, M Musyafak Rouf keluar dari gedung untuk bersiap menemui para demonstran.
Menurut Korlap Aksi Mahasiswa dari Universitas Airlangga, M Rizki Senja Virawan, aksi hari ini membawa isu utama soal “Dead Mokrasi Indonesia” dan “Indonesia Sold Out”.
Sejumlah isu yang menjadi tuntutan para mahasiswa diantaranya, seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai masih bermasalah secara material ataupun formil kemudian penulisan ulang Sejarah Indonesia yang dinilai kontroversial.
“Isu yang paling kita angkat itu yang pertama adalah RKUHAP dan penulisan ulang sejarah. Yang sampai hari ini masih bermasalah seperti itu. RKUHAP seperti yang kita tahu banyak sekali permasalahan entah secara material atau ataupun formil, seperti itu,” kata Rizki.
Selain itu, ratusan mahasiswa ini juga menyoroti soal isu gaji guru dan dosen yang dianggap menjadi beban oleh negara. Serta masih ada 28 tuntutan lainnya lagi.
Sementara itu Ketua DPRD Jatim, M Musyafak Rouf berjanji akan meneruskan sejumlah tuntutan dari para mahasiswa ini. Menurutnya, kritik dalam aksi hari ini bakal menjadi catatan pemerintah pusat dan DPR RI.
“Tadi ada 24 tuntutan yang disetujui, menurut saya masukan dari teman-teman BEM ini tidak boleh kita diabaikan, karena kejadian ini ada di dekat masyarakat kita. Ini memang realita yang terjadi di masyarakat oleh karena itu kita hargai dan akan kita teruskan sesuai dengan kewenangan kita,” tandas politisi dari fraksi PKB itu menegaskan.
