Sidoarjo, Ruang.co.id — Semangat menembus batas terdengar menggetarkan ruang gedung futsal di GOR Sidoarjo pagi itu. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Tenaga Kerja resmi membuka Job Fair Inklusif Hybrid 2025, Selasa (21/10).
Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih hadir di acara ini dan menyampaikan apresiasi mendalam.
“Job Fair Inklusif ini bentuk nyata perhatian Pemkab terhadap kesejahteraan sahabat disabilitas. Kami di DPRD memberi kado manis lewat Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang penghormatan dan perlindungan disabilitas,” ujarnya penuh semangat.
Cak Nasik, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa hak bekerja adalah hak konstitusional setiap warga negara. Ia mengajak seluruh perusahaan di Sidoarjo untuk membuka ruang lebih luas.
“Mereka tidak butuh dikasihani, mereka hanya butuh kesempatan. Dari tangan-tangan mereka, perusahaan akan mendapat berkah dan semangat luar biasa,” katanya lantang.
Sebanyak 10 perusahaan lokal menyediakan 108 lowongan kerja yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas. Sebanyak 150 pencari kerja disabilitas tampak antusias mengikuti kegiatan hari pertama.
Mereka mendaftarkan diri melalui laman resmi Pemkab Sidoarjo di https://siapkerja.sidoarjokab.go.id/. Melalui sistem ini, peserta dapat memilih lowongan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Ainun Amalia menegaskan kegiatan ini menjadi wujud nyata kesetaraan kesempatan kerja.
“Kita percaya teman-teman disabilitas memiliki potensi dan semangat luar biasa untuk berkontribusi di dunia kerja,” ujarnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sidoarjo turun dari 8,05 persen menjadi 6,49 persen. Pemkab menargetkan angka itu kembali turun menjadi 5,40 persen di tahun 2025.
Namun, Ainun mengingatkan masih ada tantangan besar. “Kesenjangan keterampilan dan aksesibilitas fasilitas publik ramah disabilitas masih jadi penghambat utama. Kita butuh kebijakan strategis berupa road map pasar kerja inklusif yang menutup kesenjangan itu,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi multi pihak: pemerintah sebagai fasilitator, dunia usaha sebagai penyerap tenaga kerja inklusif, dan komunitas disabilitas sebagai mitra advokasi.
“Kita ingin Sidoarjo menjadi daerah progresif yang memimpin integrasi prinsip inklusivitas dalam pembangunan daerah,” pungkas Ainun.
Dengan langkah berani ini, Sidoarjo menegaskan diri sebagai kota yang membuka harapan baru bagi semua, tanpa kecuali — menyalakan lentera inklusi yang menyinari masa depan kerja yang berkeadilan sosial.
