Ruang.co.id – Wakil ketua DPRD Jawa Timir, Sri Wahyuni menegaskan komitmennya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2026.
Politikus wanita asal Partai Demokrat ini mengatakan, fokus kerja DPRD diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat
“Sebagai bagian dari keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur, kami menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama kerja di tahun 2026,” ujar legislator asal Bojonegoro ini menjelaskan (30/12).
Sri menyebutkan, sejumlah sektor strategis menjadi perhatian utama, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan kesejahteraan sosial. Selain itu, DPRD juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Tak hanya itu, DPRD Jatim juga menaruh perhatian besar pada penguatan konektivitas infrastruktur antardaerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara adil dan modern untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur.
Lanjut politikis yang berlatar belakang sarjana kesehatan ini menjelaskan, dalam aspek penganggaran, DPRD Jatim akan mengawal ketat pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama. APBD Jatim 2026 tercatat dengan pendapatan daerah sebesar Rp 26,3 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 27,2 triliun.
“Anggaran yang telah disahkan harus diwujudkan secara efektif dan efisien, serta benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.
Sri Wahyuni juga menegaskan komitmen DPRD untuk terus mendorong peningkatan alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi perhatian serius agar kepercayaan publik terus terjaga.
Selain menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, DPRD Jatim akan terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Aspirasi dan kebutuhan warga, kata dia, menjadi dasar penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, serta partisipasi aktif masyarakat, kami optimistis Jawa Timur bisa menjadi daerah yang semakin sejahtera dan maju di tahun 2026,” tutupnya.
