Ruang.co.id – Program Sekolah Rakyat yang diresmikan pemerintah pertengahan Juli 2025 kini telah memiliki lebih dari 70 sekolah beroperasi dari total 100 titik yang ditargetkan. Salah satu aspek yang paling banyak ditanyakan publik adalah mengenai skema remunerasi bagi para pahlawan tanpa tanda jasa yang mengabdi di sana. Senin, (11/8/2025).
Berdasarkan data resmi Kementerian Sosial (Kemensos), sebanyak 1.323 pendidik telah dilantik sebagai guru Sekolah Rakyat dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Status kepegawaian ini menjadi pondasi utama dalam penentuan besaran gaji dan berbagai tunjangan pendukung lainnya.
Perpres Nomor 11 Tahun 2024 menjadi payung hukum yang mengatur secara detail struktur penggajian para pendidik ini. Rentang gaji pokoknya sangat bervariasi, mulai dari Rp1.938.500 untuk golongan terendah hingga Rp7.329.000 untuk golongan tertinggi.
Guru pemula yang masuk dalam Golongan III misalnya, berhak menerima gaji antara Rp2.206.500 sampai Rp3.201.200. Sementara mereka yang berada di puncak karir sebagai Golongan XVII bisa menikmati penghasilan pokok hingga Rp7.329.000. Perbedaan signifikan ini menunjukkan adanya ruang pengembangan karir yang jelas bagi para pendidik.
Tidak hanya mengandalkan gaji pokok, para guru Sekolah Rakyat ini berhak mendapatkan berbagai tunjangan penunjang. Tunjangan kinerja (Tukin) menjadi salah satu komponen utama yang bisa menambah penghasilan bulanan secara signifikan.
Selain itu, masih ada tunjangan jabatan bagi yang memegang posisi tertentu serta tunjangan keluarga untuk yang sudah berkeluarga. Kombinasi berbagai tunjangan ini membuat total penghasilan bulanan para guru menjadi jauh lebih menarik dibandingkan sekadar melihat angka gaji pokoknya saja.
Sistem penggolongan gaji yang terdiri dari 17 level memberikan gambaran jelas tentang jenjang karir yang bisa ditempuh para guru. Setiap kenaikan golongan akan berdampak langsung pada peningkatan penghasilan, menciptakan motivasi berkelanjutan bagi para pendidik untuk terus berkembang.
Banyak yang bertanya apakah status PPPK ini berbeda dengan PNS biasa. Jawabannya ya, meskipun sama-sama bekerja untuk pemerintah, skema penggajian dan tunjangannya diatur secara khusus melalui Perpres terpisah.
Yang juga sering ditanyakan adalah tentang prosedur kenaikan golongan. Proses ini umumnya mempertimbangkan masa kerja, prestasi kerja, dan pemenuhan berbagai persyaratan administrasi yang ditetapkan.
Dengan skema remunerasi yang transparan dan kompetitif ini, program Sekolah Rakyat tidak hanya menawarkan kesempatan mengabdi di dunia pendidikan, tetapi juga menjamin kesejahteraan finansial yang layak bagi para tenaga pendidik.
