Mensos Gus Ipul Gandeng Sidoarjo untuk Selamatkan Jutaan Anak “Invisible People”
- account_circle Ruang Nurudin
- calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
- print Cetak
Gus Ipul dan Bupati Sidoarjo bersinergi lewat DTSEN untuk selamatkan jutaan anak putus sekolah melalui program Sekolah Rakyat. Foto: Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sidoarjo, Ruang.co.id – Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), sengaja mengunjungi langsung pusat layanan masyarakat di Mall Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, dalam percepatan integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), guna menyelamatkan jutaan anak kategori invisible people melalui program revolusioner Sekolah Rakyat. Bupati Sidoarjo Subandi yang menyambut kunjungan Mensos, pada Jumat, (6/2/2026).
Di tempat layanan terpadu itu, Mensos Gus Ipul mendapati dan mengungkap fakta menyayat hati, bahwa lebih dari 3 juta anak Indonesia saat ini tidak sekolah atau putus sekolah. Kelompok rentan yang terlupakan ini merupakan target utama kebijakan Sekolah Rakyat, demi memutus rantai kemiskinan ekstrem di tanah air.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo semestinya merespons cepat jeritan sosial tersebut, dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia hingga ke tingkat desa. Langkah ini bertujuan memastikan setiap warga yang membutuhkan bantuan mendapatkan haknya secara tepat sasaran, adil, dan tanpa diskriminasi birokrasi.
Gus Ipul menjelaskan bahwa, DTSEN merupakan basis data raksasa yang menggabungkan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Integrasi ini menjadi acuan tunggal nasional untuk menetapkan klasifikasi kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 desil.
Perjuangan menghapus kemiskinan ini berpijak pada konstitusi Pasal 34 UUD 1945 serta Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025. Regulasi tersebut mewajibkan negara hadir melindungi fakir miskin dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat sebagai jembatan masa depan anak bangsa.
Bupati Sidoarjo kemudian berkomitmen untuk mengawal penuh kebijakan pusat demi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sidoarjo. Ia memandang data yang akurat bukan sekadar angka, melainkan nyawa dari efektivitas program bantuan pemerintah.
“Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional bukan sekadar alat administrasi, tetapi menjadi pondasi keadilan sosial. Dengan data yang benar, setiap program bantuan dan pemberdayaan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara tepat sasaran,” ujar Subandi.
Hingga Januari 2026, DTSEN telah mencatat 289.060.513 data individu yang dipadankan dengan data kependudukan secara berkala. Sinergi antara Kemensos dan Pemkab Sidoarjo ini diharapkan menjadi pemantik api semangat bagi daerah lain dalam memerangi ketimpangan sosial.
- Penulis: Ruang Nurudin
