Ruang.co.id – Gaji dan tunjangan bagi guru honorer, yang dikenal juga sebagai guru non-ASN, telah menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, pemerintah akan memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru honorer senilai Rp11,5 triliun tetap dicairkan sebelum Lebaran 2025. Anggaran ini sudah termasuk kenaikan tunjangan yang telah dijanjikan Presiden Prabowo Subianto. Lantas, bagaimana prosesnya dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh guru honorer? Berikut adalah informasi lengkapnya.
Kenaikan Tunjangan Guru Honorer: Dari Rp1,5 Juta Menjadi Rp2 Juta
Pemerintah tidak hanya menjamin gaji dan tunjangan guruhonorer tetap diberikan, tetapi juga telah menaikkan jumlah tunjangan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Ini merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan para guru yang selama ini mengabdi tanpa status ASN. Anggaran sebesar Rp11,5 triliun ini akan digunakan untuk membayar gaji ke-13 dan tunjangan bulanan bagi guru non-ASN di seluruh Indonesia.
Proses Verifikasi dan Validasi Data Guru Non-ASN
Saat ini, proses verifikasi dan validasi data guru honorer sedang berlangsung. Pemerintah daerah turut serta dalam memastikan bahwa data guru yang terdaftar sudah valid dan siap untuk dicairkan. Abdul Mu’ti juga menambahkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk mempercepat proses pencairan dana tersebut agar bisa diterima para guru sebelum Lebaran 2025.
Dengan pencairan ini, diharapkan para guru honorer dapat merayakan Lebaran dengan perasaan lebih tenang, karena mereka telah menerima hak-hak mereka sesuai dengan yang dijanjikan.
Kapan Tunjangan dan Gaji Guru Honorer Akan Cair?
Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pencairan tunjangan dan gaji guru honorer diperkirakan akan selesai sebelum Lebaran 2025. Ini adalah komitmen pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pengajaran dan mendukung kesejahteraan para pendidik di Indonesia.
Apa yang Harus Diketahui oleh Guru Honorer?
Bagi para guru honorer yang belum menerima informasi lebih lanjut, penting untuk melakukan verifikasi data pribadi dengan instansi terkait, seperti dinas pendidikan di masing-masing daerah. Pastikan semua data yang diperlukan sudah lengkap dan benar agar proses pencairan bisa berjalan lancar.
