Wacana Batas Usia Haji Arab Saudi: Tantangan Besar Bagi Indonesia
- account_circle Ruang redaksi
- calendar_month Selasa, 7 Jan 2025
- print Cetak
Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan tanggapan terkait wacana batas usia haji dari Arab Saudi.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Surabaya, Ruang.co.id – Pemerintah Arab Saudi berencana menerapkan batas usia maksimal 90 tahun bagi jemaah haji. Wacana ini menuai beragam respons, termasuk dari Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menilai kebijakan tersebut tidak mudah diterapkan di Indonesia.
“Memang Arab Saudi berencana ingin memberi batas usia jamaah haji, tapi kan dalam kasus kita itu tidak mudah. Kenapa? Karena antrean kita dan beberapa negara juga kan panjang,” ujar Dahnil saat ditemui di Asrama Haji Surabaya, Selasa (7/1/2025).
Menurut Dahnil, antrean panjang menjadi kendala utama jika aturan ini diberlakukan. Di Indonesia, waktu tunggu untuk menunaikan ibadah haji bisa mencapai lebih dari 30 tahun. Hal ini membuat calon jemaah haji yang mendaftar di usia muda harus menunggu hingga usia lanjut untuk berangkat ke tanah suci.
“Bahkan bisa jadi yang paling lama itu Sulawesi Selatan, Makassar hampir 40 tahunan. Kalau Jawa Timur, antreannya 34 tahun,” ungkap Dahnil.
Ia menambahkan, jika seseorang mendaftar pada usia 30 tahun, maka kemungkinan besar ia baru akan berangkat saat berusia 60 tahun. Untuk pendaftar yang lebih tua, misalnya 40 tahun, keberangkatan bisa terjadi di usia 70 tahun.
Dahnil menjelaskan bahwa implementasi batas usia ini akan sulit diterapkan di Indonesia, mengingat usia keberangkatan yang sudah tinggi akibat antrean panjang. “Artinya, ini wacana yang tidak mudah jika benar-benar diterapkan di Indonesia,” tegasnya.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) dan BPH tengah mempersiapkan langkah-langkah negosiasi terkait kebijakan tersebut. Menurut Dahnil, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dengan pemerintah Arab Saudi untuk mencari solusi terbaik bagi jemaah Indonesia.
Saat ini, Kemenag dan BPH berencana melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. “Kemenag, BPH, memutuskan ingin melakukan negosiasi terkait itu, walaupun kan itu belum menjadi keputusan final dari pemerintahan Arab Saudi,” pungkas Dahnil.
Kebijakan ini menjadi perhatian luas karena menyangkut hak masyarakat dalam menunaikan ibadah haji, khususnya bagi negara dengan jumlah jemaah terbesar seperti Indonesia. Media Ruang.co.id akan terus mengawal perkembangan wacana ini dan memberikan informasi terbaru kepada pembaca.
- Penulis: Ruang redaksi
