Sidoarjo, Ruang.co.id – Penolakan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 oleh tujuh fraksi DPRD memantik perhatian serius dari kalangan intelektual muda.
Gelombang dukungan penolakan itu datang dari Koalisi Cipayung Plus Sidoarjo yang terdiri dari HMI, IMM, PMII, GMNI, dan SEMMI, menyatakan sikap melalui konferensi pers yang berlangsung pada Sabtu, 3 Agustus 2025.
Dalam suasana penuh kesadaran kritis, koalisi mahasiswa menyambut penolakan LPP bukan sebagai pertarungan politik belaka, melainkan sebagai peluang memperbaiki arah tata kelola keuangan daerah.
“Kami tidak menyoal siapa yang menolak, tetapi apa yang menjadi dasar penolakan. Jika realisasi anggaran tidak linear dengan output dan manfaat konkret bagi masyarakat, maka evaluasi adalah sebuah keharusan,” tegas Achmad Tirta, perwakilan HMI Cabang Sidoarjo.
Cipayung Plus menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan.
Mereka mendesak agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tak hanya fokus pada serapan anggaran, tetapi juga memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat akar rumput.
Fajar, Sekretaris Cabang IMM Sidoarjo, menambahkan, “PAK bukan sekadar opsi administratif, tetapi sebuah kebutuhan mendesak untuk memastikan pembangunan tidak stagnan akibat friksi politik. Di sinilah komitmen kepemimpinan Subandi–Mimik diuji, apakah siap melakukan perbaikan atau sekadar bertahan”.
Langkah konkret disuarakan mahasiswa: dorongan percepatan pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025.
Mereka percaya, PAK dapat menjadi titik balik agar program strategis yang tertunda segera terlaksana, demi rakyat yang menanti hasil kerja nyata.
Seruan mahasiswa tak berhenti pada kritik. Mereka juga menuntut keterbukaan data, pelibatan publik, dan narasi kolaboratif, bukan antagonistik, antar institusi.
“Menerima penolakan bukan berarti tunduk, tetapi menunjukkan bahwa pemerintah dewasa dalam berdemokrasi. Ini bukan soal kalah atau menang, melainkan soal keberlanjutan pembangunan yang berpihak pada rakyat,” ucap Hasbi, Ketua PC PMII Sidoarjo.
Konferensi pers ditutup dengan semangat kolektif. Menjadikan evaluasi sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi.
Bagi Cipayung Plus, kritik bukan penghambat, melainkan alat kontrol agar arah pembangunan tetap tegak lurus menuju keadilan sosial.
“Kami ingin Sidoarjo lebih baik, bukan hanya dari sisi anggaran yang terserap, tapi dari dampak pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat bawah. Menerima penolakan adalah jalan evaluasi bersama yang justru memperkuat fondasi pemerintahan,” pungkas Achmad Tirta.
