Sidoarjo, Ruang.co.id – LPKAN Indonesia Kabupaten Sidoarjo mulai memperketat pengawasan terhadap sejumlah proyek daerah, setelah menerima berbagai laporan keterlambatan dan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis.
Ketua LPKAN Sidoarjo, Chamim Putra Ghafoer, turun langsung bersama tim investigasi untuk meninjau proyek-proyek strategis, termasuk renovasi Alun Alun Sidoarjo yang kini menjadi perhatian publik.
Chamim menyampaikan penilaiannya dengan kalimat tegas. “Saya melihat beberapa proyek sudah berada di jalur keterlambatan dan kami menegaskan bahwa pekerjaan yang tidak tepat waktu bisa mengganggu pelayanan publik dan merugikan keuangan negara,” kata Chamim saat ditemui di lokasi peninjauan, Jumat (7/11/2025).
Ia menambahkan, bahwa lembaganya sudah mengantongi indikasi awal adanya pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan atau SPEK sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan pemerintah, termasuk Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 terkait standar konstruksi.
“Tim kami memprediksi ada beberapa proyek yang tidak hanya molor tetapi juga berpotensi tidak memenuhi SPEK yang sudah disepakati,” ujarnya.
LPKAN Sidoarjo menyatakan sudah melakukan koordinasi dengan dinas teknis dan Aparat Penegak Hukum (APH), untuk memastikan proses pengawasan berjalan sesuai jalur akuntabilitas.
Chamim menegaskan komitmennya, “Saya sudah koordinasi dengan kepala dinas dan APH. Kami tidak segan melaporkan bila ada indikasi penyimpangan. Negara tidak boleh dirugikan”.
Ia juga mengirim sinyal keras kepada para kontraktor dan konsultan pengawas agar bekerja sesuai regulasi, transparan, dan tidak mengambil jalan pintas.
“Saya memberi warning keras kepada semua kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas. Jangan pernah main-main dengan uang negara. Siapa pun yang bermain api harus siap menanggung risikonya,” lanjut Chamim.
Berdasarkan data Sistem Informasi Monitoring Evaluasi (SIMONEV) dan LPSE Sidoarjo, beberapa proyek fisik 2024 tercatat memiliki progres lambat menjelang batas waktu akhir tahun anggaran.
LPKAN menilai kondisi ini harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan kerugian negara dan keresahan sosial.
Chamim menutup pernyataannya dengan komitmennya. “Kami akan terus mengawal sampai semua proyek selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat manfaat,” pungkasnya.
Mengetahui, proyek revitalisasi Alun Alun Sidoarjo bernilai sekitar Rp 24,6 miliar, dan ditargetkan selesai pada November hingga 15 Desember 2025.
Laporan media menunjukkan progres baru mencapai 20 persen pada akhir Agustus dan meningkat menjadi sekitar 46–51 persen pada pertengahan Oktober 2025.
Pekerjaan meliputi pembangunan amphitheater, penataan lanskap, pedestrian, zona anak, dan ornamen kota.
DLHK memberi teguran kepada pelaksana proyek, karena deviasi waktu mencapai sekitar 11,8 persen dan meminta Inspektorat memperketat pengawasan.
Pemerintah daerah, termasuk Wakil Bupati, juga melakukan sidak dan menuntut kontraktor bekerja profesional.
Salah satu kontraktor yang terberitakan mengikuti rapat pembuktian keterlambatan adalah PT Samudra Anugrah Indah Permai, meski data resmi masih perlu verifikasi LPSE.
Isu spek dan mutu mulai mencuat, namun belum ada audit publik yang menyatakan pelanggaran. Bulan hanya pejabat daerah, proyek Alun Alun ini menjadi perhatian serius berbagai elemen masyarakat Sidoarjo.
