Breaking News
light_mode
Selasa, 27 Oktober 2026
Beranda » Daerah » Pemkab Gelontor Dana Renovasi 740 Warung Rakyat Sidoarjo

Pemkab Gelontor Dana Renovasi 740 Warung Rakyat Sidoarjo

  • account_circle Ruang Nurudin
  • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sidoarjo, Ruang.co.id – Senyum Supii merekah pagi itu di sudut Kelurahan Magersari. Warung kopi sederhana yang ia rintis sejak 2016 kini berubah wajah. Dari bangunan polos bermeja kayu seadanya, kini tampil representatif dengan bangunan permanen, tempat cuci, hingga ruang duduk yang lebih nyaman. Supii mengucap penuh syukur, atas uluran tangan dari Pemkab mengalir.

Sebelumnya tempat itu polos hanya ada meja, sekarang ditambahi bangunan dan tempat cuci. Pembeli jadi lebih ramai.

Supii menjadi salah satu dari 740 pemilik warung rakyat yang mendapat bantuan renovasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, melalui program Renovasi Warung Rakyat 2025.

Hingga pertengahan Agustus, capaian program ini sudah menembus angka 92,5 persen dari target 800 unit.

Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa program tersebut tidak berhenti di sini. “Kami berkomitmen melanjutkan. Target kami, lima tahun ke depan ada 2.000 warung rakyat lagi yang direnovasi agar UMKM semakin berdaya saing,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).

Langkah itu selaras dengan visi pemerintahan Subandi–Mimik Idayana yang sejak 2022 menetapkan 14 program prioritas, termasuk memperkuat pelaku usaha kecil.

Dalam kunjungannya ke tiga warung rakyat di Magersari dan Sidokare, Wakil Bupati Mimik Idayana memastikan setiap renovasi benar-benar memberi manfaat langsung bagi pemilik.

“Dengan program ini, para pelaku UMKM memiliki warung yang lebih layak untuk mengembangkan usaha,” tegas Mimik, Kamis (14/8/2025).

Tak hanya renovasi, Pemkab Sidoarjo juga meluncurkan Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) dengan bunga hanya 2 persen per tahun dan plafon pinjaman hingga Rp50 juta.

Fasilitas ini disalurkan lewat BPR Delta Artha Sidoarjo, memberi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas usaha mereka.

“Kurda ini bunganya sangat rendah, sehingga sangat memungkinkan dimanfaatkan para UMKM untuk memperbesar usahanya,” tambah Mimik.

Baca Juga  TMMD Sidoarjo Terangi Desa Kedondong dan Pulihkan Hunian Harapan Warga

Data Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo mencatat, hingga 2024 jumlah UMKM di kabupaten ini mencapai 142 ribu unit (sumber: Dinkop UMKM Jatim, 2024).

Dengan dukungan renovasi warung dan akses permodalan murah, Pemkab Sidoarjo berharap wajah ekonomi kerakyatan semakin tumbuh inklusif.

  • Penulis: Ruang Nurudin

Rekomendasi Untuk Anda

  • kspor Rempah Indonesia

    Rempah Indonesia Buktikan Keamanan Pangan Tembus Pasar Amerika

    • calendar_month Selasa, 16 Des 2025
    • account_circle Ruang Sely
    • 0Komentar

    Ruang.co.id – Sebuah prestasi diplomasi dan keamanan pangan internasional berhasil dicatatkan Indonesia. Ekspor rempah Indonesia kembali menembus pasar Amerika Serikat setelah melalui proses verifikasi dan sertifikasi ketat yang diakui dunia. Pelepasan kontainer berisi cengkeh dan kayu manis di Surabaya bukan sekadar rutinitas logistik, melainkan simbol keberhasilan bangsa dalam memenuhi standar keamanan pangan global yang paling […]

  • Turnamen Bahlil Mini Soccer

    Sekjend Partai Golkar Buka Turnamen Bahlil Mini Soccer

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle Ruang Gentur
    • 0Komentar

    Malang, Ruang.co.id – Turnamen Bahlil Mini Soccer Asyik Menuju Puncak resmi dimulai Senin, 31/8, di Lapangan Unggul Sport Center Malang. Sebanyak 16 tim SMA/SMK sederajat se – Malang Raya akan berlaga sebagai pembuka rangkaian turnamen mini soccer terbesar di Jawa Timur itu. Turnamen yang menjadi agenda DPD Jawa Timur ini diapresiasi Ketua Umum Partai Golkar […]

  • aturan royalti musik

    Prof. Dr. Hufron Beberkan Dasar Hukum Royalti Musik untuk Bisnis

    • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
    • account_circle Mascim
    • 0Komentar

    Ruang.co.id – Dunia bisnis kuliner Indonesia kembali dihebohkan dengan polemik kewajiban pembayaran royalti musik. Aturan yang digulirkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ini mewajibkan berbagai usaha seperti kafe, restoran, hingga hotel untuk membayar royalti atas lagu yang mereka putar. Kebijakan ini menuai pro dan kontra yang tajam di kalangan pelaku usaha. Rabu, (13/8/2025). Prof. Dr. […]

  • Mudik Gratis 2025

    Mudik Gratis 2025: Panduan Lengkap Syarat, Cara Daftar, Rute Favorit & Tips Mudik Aman

    • calendar_month Rabu, 5 Mar 2025
    • account_circle Mascim
    • 0Komentar

    Ruang.co.id – Halo semuanya! Sebagai seseorang yang selalu antusias dengan momen mudik Lebaran, saya excited banget mau berbagi info penting soal program mudik gratis 2025 yang diadakan pemerintah. Ini adalah kesempatan emas buat kita semua untuk pulang kampung halaman tercinta tanpa harus pusing mikirin biaya transportasi yang mahal. Jadi, simak terus ya! Apalagi ada informasi […]

  • DPRD Jatim Perda PPA Jawa Timur

    Angka Kekerasan Seksual dan Perkawinan Anak Picu Percepatan Perda PPA Jatim

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle Ruang Gentur
    • 0Komentar

    Ruang.co.id – Karena tingginya angka kekerasan perempuan dan anak di Jatim, mendorong DPRD Jawa Timur mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak ( PPA ). Dalam sidang Paripurna DPRD Jatim, Senin, (23/6). Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, yang menjadi juru bicara dalam Nota Penjelasan Komisi E, mengungkapkan […]

  • penertiban rumah sewa Surabaya

    Penertiban Rumah Sewa Surabaya Jangan Satu Ditegur Satu Dibiarkan

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2026
    • account_circle Ruang redaksi
    • 0Komentar

    Poin Berita: Penertiban rumah sewa di Surabaya disorot karena penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2026 dinilai rawan tebang pilih dan minim sosialisasi. Pemerhati Pelayanan Publik Jawa Timur, Miko Saleh, mendesak Pemkot Surabaya menegakkan aturan secara adil dan merata. Tidak adanya parameter pengawasan yang jelas membuat penertiban berpotensi menimbulkan persepsi diskriminasi dan keresahan pelaku usaha hunian. […]

expand_less