Cak Imin Digadang Maju Ketum PBNU demi Peta Politik 2029

Jombang, Ruang.co.id – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin disebut siap maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Muktamar ke-35. Pencalonan itu dinilai sejumlah pihak sebagai langkah strategis untuk mengamankan peta politik menuju 2029. Jum’at (28/8).

Kabar kesiapan Cak Imin itu menguat setelah sejumlah tokoh dan kelompok nahdliyin menyampaikan dukungan terbuka. Salah satunya datang dari Gus Muwafiq yang menyampaikan pandangannya melalui akun media sosial pribadinya. Ia menilai kedekatan Muhaimin dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi modal penting bagi organisasi. “Hubungan dengan Pak Prabowo juga bagus. Kalau bisa, Cak Imin itu yang coba nyalon juga,” tulis Gus Muwafiq dalam unggahannya.

Dorongan serupa juga datang dari Forum Kader NU Yogyakarta, Aliansi Santri Gus Dur, serta Gus Maftuh. Mereka menilai Muhaimin memiliki kapasitas memimpin organisasi besar seperti NU, terlebih posisinya saat ini sebagai menteri koordinator di kabinet pemerintahan Prabowo.

Meski demikian, wacana tersebut tidak berjalan mulus. Calon Ketua Umum PBNU lainnya, KH Abdussalam Shohib atau yang akrab disapa Gus Salam, memberikan pernyataan tegas. Menurutnya, Muhaimin harus melepaskan jabatan sebagai Ketua Umum PKB terlebih dahulu sebelum maju sebagai calon ketua umum PBNU. “Tidak boleh rangkap jabatan. Partai politik dan jam’iyyah itu dua hal yang berbeda,” ujar Gus Salam saat ditemui di sela kegiatan bahtsul masail di Jombang, Kamis (27/8).

Pernyataan Gus Salam itu menyasar prinsip dasar organisasi. PBNU sebagai jam’iyyah diniyah ijtimaiyyah memiliki garis perjuangan yang berbeda dari partai politik. Kekhawatiran akan terbawanya kepentingan elektoral ke dalam tubuh organisasi keagamaan menjadi isu yang terus mengemuka.

Sementara itu, Muhaimin dalam beberapa kesempatan terakhir kerap melontarkan kritik terhadap kepemimpinan PBNU saat ini. Ia menyebut NU membutuhkan pemimpin baru yang lebih segar dan mampu membawa perubahan nyata. Sindiran tersebut direspons balik oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menilai pernyataan itu tidak berdasar.

Menariknya, data terbaru justru menunjukkan arah yang berlawanan dengan wacana pencalonan kader partai politik di tubuh PBNU. Survei Parameter Politik Indonesia yang dilakukan pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi mencatat bahwa 65,8 persen warga NU setuju organisasi menjauh dari politik elektoral. Sebanyak 76,1 persen responden berharap PBNU fokus mengurus umat dan pengembangan keagamaan.

Angka tersebut menjadi sinyal kuat bahwa akar rumput NU menginginkan organisasi tetap steril dari kepentingan politik praktis. Para santri dan kader NU di berbagai daerah menyuarakan harapan agar jam’iyyah tidak dijadikan tunggangan partai politik tertentu.

“NU ini rumah besar bagi semua golongan. Jangan sampai kepentingan lima tahunan merusak marwah organisasi yang dibangun para muassis dengan perjuangan panjang,” kata Ahmad Zaki, salah satu kader muda NU asal Jombang, saat ditemui di lokasi acara.

Menjelang pemilihan, pertanyaan yang menggantung di ruang-ruang sidang adalah mungkinkah NU dipimpin oleh ketua partai politik yang masih aktif. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan arah organisasi Islam terbesar di Indonesia ini pada lima tahun ke depan.

“Kami berharap para pemilik suara di muktamar nanti benar-benar menjadikan kemaslahatan umat sebagai pertimbangan utama. Bukan kepentingan politik jangka pendek,” pungkas Zaki.