Rung.co.id – Pemerintah lngsung memberikan obat atas rasa kecewa masyarakat, yang sempat berharap tagihan listrik bakal turun tajam hingga 50 persen pada Juni–Juli 2025. Pemerintah memang resmi membatalkan rencana diskon tarif listrik itu, karena keterlambatan proses penganggaran. Kabar ini tentu mengejutkan banyak pihak. Namun di balik pembatalan ini, muncul solusi yang lebih menyentuh langsung kantong rakyat, yakni Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (2/6/2025). Ia menegaskan bahwa proses anggaran diskon listrik berjalan lambat dan tak memungkinkan dilaksanakan sesuai waktu yang direncanakan.
“Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat,” jelasnya. Ia melanjutkan, “Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli kita memutuskan tidak bisa dijalankan.”
Sebagai gantinya, pemerintah menggelontorkan BSU kepada 17,3 juta pekerja yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta, serta 565 ribu guru honorer. Bantuan ini diberikan selama dua bulan, masing-masing Rp 300 ribu per bulan.
Dana akan langsung disalurkan melalui data BPJS Ketenagakerjaan, yang kini sudah diperbarui dan dinyatakan valid.
“Datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang (gajinya) di bawah Rp 3,5 juta, dan sudah siap maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah,” terang Sri Mulyani.
Bantuan ini tak hanya menjadi penyelamat bagi mereka yang terdampak kondisi ekonomi, tapi juga menjadi refleksi nyata bahwa pemerintah tetap hadir di tengah tantangan.
Daripada menunggu anggaran besar untuk diskon yang tidak tepat sasaran, solusi tunai ini memberi ruang bagi masyarakat mengatur sendiri prioritas kebutuhan mereka, entah itu bayar listrik, beli sembako, atau biaya anak sekolah.
Kebijakan ini pun menuai respons luas di media sosial, menyulut diskusi pro dan kontra soal keadilan dan ketepatan sasaran.
Namun satu hal yang pasti, BSU kali ini hadir dengan pendekatan data yang lebih matang dan distribusi yang dipercepat, menjadikannya langkah smart dan solutif dari pemerintah, di tengah dinamika ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
