Masterplan Sidoarjo SERASI Senilai Rp5,8 M Membedah Pulihkan Akar Banjir Waru dan Tanggulangin?

Sidoarjo, Ruang.co.id – Bupati Sidoarjo, Subandi, memimpin pematangan Masterplan Penataan Kota “SERASI” bersama tim ahli ITS di Opsroom Setda, Selasa (6/1/2026), guna membedah akar banjir kronis yang menyengsarakan warga Waru hingga Tanggulangin, demi mewujudkan tata ruang yang tangguh dan berkelanjutan.

Langkah ini notabene menurutnya menjadi jawaban, atas jeritan hati ribuan warga yang rumahnya terendam setiap kali hujan mengguyur.

Konsep SERASI yang merupakan akronim dari Sentosa, Ekologis, Resilien (memiliki kemampuan pulih kembali), Aksesibel (mudah dijangkau), Sinergis, dan ber-Identitas, kini ditetapkan menjadi panglima dalam arah pembangunan infrastruktur Sidoarjo.

Strategi ini menurutnya bukan hanya sebatas coretan di atas kertas, melainkan panduan operasional yang menyatu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2044 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.

Bupati Subandi menganalogikan Masterplan Grand Desain penanggulangan banjir, laksana sebuah diagnosa atau semacam analisa pendeteksian, yang sejatinya bukan sebuah langkah keputusan solutif yang kongkret dalam menanggulangi banjir di Sidoarjo.

“Ibarat mengobati orang sakit, kita harus diagnosis dulu penyebabnya melalui masterplan (rencana induk) ini. Dengan pemetaan yang detail, kita bisa menentukan titik mana yang harus ditangani setiap tahunnya sesuai kemampuan anggaran,” tegas Bupati Subandi saat memberikan instruksi langsung di hadapan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Subandi membeberkan fakta lapangan, bahwa posisi geografis Sidoarjo di sisi paling timur membuatnya dikepung banyak sungai afvoer (saluran pembuangan air menuju laut). Masalah menjadi pelik saat air laut pasang atau fenomena rob terjadi, yang mengakibatkan air sungai tidak bisa mengalir ke laut dan justru berbalik membanjiri pemukiman.

Bupati Subandi menjelaskan bahwa anggaran Rp5,8 miliar saat ini digunakan sebagai stimulan untuk menentukan skala prioritas intervensi pada empat sektor kunci:

1. Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir: Fokus pada normalisasi saluran yang terhimpit bangunan liar.

2. Rehabilitasi Infrastruktur Jalan: Memastikan elevasi jalan selaras dengan sistem pembuangan air.

3. Fasilitas Pendidikan: Memulihkan sekolah-sekolah yang sering terendam agar siswa tidak merugi.

4. Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH): Mengembalikan fungsi resapan alami di tengah kepadatan kota.

Bupati menegaskan bahwa tanggung jawab ini adalah kerja kolektif. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak berpangku tangan.

“Semua stakeholder (pihak terkait) harus terlibat. Dengan adanya grand design (rancangan besar) ini, kita punya tahapan yang jelas. Harapannya, ada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” tutupnya.

Melalui integrasi data valid dari ITS dan regulasi yang ketat, Pemkab Sidoarjo berupaya keras menyibak tabir kegagalan masa lalu.

Inisiatif ini menjadi bukti juang pemerintah dalam mengembalikan hak masyarakat atas lingkungan yang aman, kering, dan bermartabat. Sekaligus memastikan roda ekonomi di penyangga Surabaya ini, tetap berputar tanpa hambatan banjir.

Namun, optimisme Pemkab ini mendapat tamparan keras dari pengamat tata kota yang juga Jurnalis senior di Sidoarjo, Hadi Suyitno. Dalam sebuah opini ya di WAG Ia menyebut rencana tersebut berisiko hanya menjadi lips service (bicara manis di bibir saja), jika tidak segera ada tindakan nyata. Hadi menyoroti nasib warga di Wisma Tropodo, Desa Berbek, hingga Kepuh Kiriman yang setiap tahun harus berjibaku dengan air setinggi lutut.

“Mau serius atau tidak Pemkab menyelesaikan banjir dengan membangun embung (kolam retensi/penampung air) di Tambak Sawah? Membangun embung seluas 5 hektar adalah pilihan terbaik untuk menyelamatkan pusat pendidikan dan ekonomi di Waru yang kini lumpuh,” kritik Hadi Sucipto dengan nada pedas.

Menurutnya, peninggian jalan selama ini terbukti tidak mempan karena posisi daratan Sidoarjo kini sudah berada di bawah ketinggian laut saat pasang.

Akankah dengan kemampuan anggaran yang cukup ironis itu mampu menjawab tantangan besar tahunan warga Sidoarjo yang dilanda terendam banjir?

Mampukah nila dana tersebut dapatlah membuka transparansi anggaran, yang cukup kontradiktif dinilai sejumlah aktivis Sidoarjo, diantaranya Hariadi dan Nanang Haromain, di sebuah acara aspirasi warga jelang pergantian tahun, yang menyebut PAD Sidoarjo mengapa Rp5,7 triliun di tahun kemarin.