Ia menegaskan bahwa DPD Partai Golkar Jawa Timur akan menggarap bidang hukum dan HAM secara lebih serius dengan memperluas layanan konsultasi hukum gratis dan advokasi masyarakat. Program tersebut sebelumnya telah diuji coba di beberapa daerah dan mendapat respons positif dari masyarakat.
“Kami ingin bidang hukum dan HAM menjadi pembeda Partai Golkar dengan partai lain. Banyak persoalan hukum yang dihadapi masyarakat dan membutuhkan pendampingan. Kehadiran kita harus bisa memberikan solusi,” katanya.
Release
Anda ke Ruang!
Kami tayangkan untuk audiens
yang lebih luas.
Julianto juga menyampaikan bahwa jajaran pengurus provinsi akan lebih intensif turun ke daerah untuk memperkuat koordinasi serta memastikan program bantuan hukum dapat berjalan secara efektif hingga tingkat kabupaten/kota.
Melalui Rakornis ini, DPD Partai Golkar Jawa Timur berharap mampu merapikan tata kelola organisasi, memperkuat legalitas aset partai, serta mengoptimalkan peran bidang hukum dan HAM sebagai instrumen pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
“Rakornis ini menjadi langkah awal untuk merapikan barisan, memperkuat organisasi, dan membangun sistem bantuan hukum yang lebih terstruktur dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” tutup Julianto.
