RUANGCOID, SURABAYA –Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Surabaya dipastikan terus berlanjut pada 2027. DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meningkatkan kuota bantuan menjadi 2.250 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp35 juta untuk setiap rumah.
Tak hanya mengejar peningkatan jumlah rumah yang diperbaiki, DPRD juga meminta agar pelaksanaan program Rutilahu semakin terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat. Mulai dari pelibatan kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR), dukungan Satgas kecamatan, hingga gerakan gotong royong Kampung Pancasila.
Release
Anda ke Ruang!
Kami tayangkan untuk audiens
yang lebih luas.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengatakan program Rutilahu merupakan salah satu bentuk komitmen Pemkot Surabaya dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak dan aman. Ia menjelaskan, pada 2026 Pemkot Surabaya mengalokasikan perbaikan sebanyak 2.240 unit rumah dengan anggaran Rp 35 juta per unit.
“Dari APBD 2026, Rutilahu yang diperbaiki sebanyak 2.240 unit. Sekitar 1.500 unit dikerjakan oleh Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) atau kelompok masyarakat di masing-masing kelurahan. Sisanya dikerjakan Satgas Pemkot Surabaya,” ujarnya.
Untuk 2027, jumlah penerima bantuan direncanakan meningkat menjadi 2.250 unit. Besaran anggaran per rumah tetap mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH), yakni Rp 35 juta.
Eri menyebut, peningkatan kuota tersebut juga diikuti dengan penambahan porsi pengerjaan oleh kelompok masyarakat. Jika pada 2026 KTPR menangani sekitar 1.500 unit, pada 2027 jumlahnya direncanakan meningkat menjadi 1.650 unit.
Sementara itu, pengerjaan rumah lainnya akan ditangani oleh Satgas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya.
Menurut Eri, pola pengerjaan yang melibatkan masyarakat lokal memiliki manfaat lebih luas. Selain memperbaiki rumah warga, program tersebut juga dapat membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian di lingkungan sekitar.
Ia menegaskan, pengerjaan Rutilahu tidak diserahkan kepada vendor, kontraktor, maupun perusahaan swasta. Sebaliknya, Pemkot Surabaya melibatkan kelompok teknis yang berasal dari masyarakat setempat. “Yang mengerjakan bukan vendor, bukan rekanan, bukan CV, bukan PT, tetapi kelompok teknis perbaikan rumah yang melibatkan masyarakat di sekitar rumah tidak layak huni tersebut. Karyawannya lokal semuanya,” tegasnya.
Selain meningkatkan kuota pengerjaan oleh KTPR, Komisi C DPRD Surabaya juga mendorong keterlibatan Satgas di masing-masing kecamatan dalam pelaksanaan program Rutilahu. Eri menilai, dukungan Satgas kecamatan diperlukan untuk membantu warga yang mengalami kesulitan saat proses pembongkaran rumah maupun pemindahan barang-barang sebelum renovasi dimulai.
Menurutnya, kondisi setiap penerima bantuan berbeda-beda. Ada warga yang masih memiliki keluarga untuk membantu, tetapi ada pula warga lanjut usia yang tinggal seorang diri sehingga kesulitan mempersiapkan rumahnya untuk diperbaiki.
Karena itu, ia meminta agar program Rutilahu tidak justru menambah beban masyarakat yang menjadi penerima bantuan. “Jangan sampai program perbaikan rumah justru menyusahkan masyarakat kurang mampu. Karena itu, Satgas kecamatan perlu dilibatkan untuk membantu bergotong royong, termasuk pembongkaran dan mengeluarkan barang-barang milik warga,” jelasnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian DPRD Surabaya adalah kebutuhan tempat tinggal sementara bagi penerima bantuan selama rumahnya diperbaiki.
Eri menjelaskan, pengerjaan Rutilahu umumnya membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Namun, untuk rumah dengan tingkat kerusakan struktur yang lebih berat, proses perbaikan bisa berlangsung hingga dua bulan.
Selama rumahnya direnovasi, penghuni harus mencari tempat tinggal sementara. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, biaya menyewa kamar kos atau tempat tinggal lain berpotensi menjadi beban tambahan.
Karena itu, DPRD Surabaya mendorong agar program Rutilahu terintegrasi dengan gerakan Kampung Pancasila. Melalui semangat gotong royong, masyarakat diharapkan dapat membantu menyediakan tempat tinggal sementara bagi warga penerima bantuan. (ADV-RED)
Tidak ada Respon