Sidoarjo, Ruang.co.id ā Kabupaten Sidoarjo yang dikenal dengan sebutan Kota Delta, kembali diguncang isu pencemaran lingkungan serius. Puluhan aktivis muda yang tergabung dalam Yayasan Ecoton, bersama puluhan mahasiswa dari Universitas Brawijaya (UB) Malang dan Untag 45 Surabaya, menggelar aksi unjuk rasa, Senin (19/5), di Alun-Alun Sidoarjo dan kantor DLHK Kabupaten Sidoarjo.
Aksi ini memprotes temuan penggunaan bahan bakar limbah B3 oleh sejumlah UMKM industri tahu di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, yang dinilai mencemari udara dan membahayakan kesehatan masyarakat.
Mereka membawa poster bertuliskan kecaman terhadap praktik pembakaran sampah plastik di pabrik tahu. Aktivis juga menyerahkan hasil penelitian terbaru yang menunjukkan pencemaran udara ekstrem di Tropodo akibat pembakaran limbah plastik dan bahan berbahaya lainnya. Dalam dialog bersama Bahrul Amig, Kepala DLHK Sidoarjo, mahasiswa ini menyampaikan laporan temuan lapangan secara langsung.
āPolusi udara di Sidoarjo sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Mikroplastik kini menjadi polutan baru di udara yang bisa terhirup dan menumpuk dalam tubuh,ā ujar Azka, mahasiswi UB yang menjadi salah satu peneliti.
Hasil pengukuran di Desa Tropodo mencatat konsentrasi PM2.5 mencapai 690 Ī¼g/mĀ³ dan PM10 sebesar 812 Ī¼g/mĀ³. Angka ini jauh melebihi ambang batas nasional yaitu 65 Ī¼g/mĀ³ untuk PM2.5 dan 150 Ī¼g/mĀ³ untuk PM10. Bahkan menurut pedoman BMKG, kadar ini termasuk kategori berbahaya, ditandai warna hitam dalam sistem indeks kualitas udara nasional.
Tak hanya itu, pengambilan sampel udara di enam lokasi di Sidoarjo menemukan kandungan mikroplastik mencapai 172 partikel. Jenisnya meliputi fiber, filamen, dan fragmen, dengan jumlah tertinggi berada di Kecamatan Wonoayu, hanya beberapa kilometer dari Tropodo. Hal ini menegaskan potensi sebaran mikroplastik ke pemukiman warga.
āSerat plastik ini menyerap bahan kimia beracun. Jika terhirup, dalam jangka panjang bisa menempel di paru-paru dan memicu peradangan atau penyakit serius lainnya,ā jelas Prigi Arisandi, Direktur Ecoton.
Prigi juga mengecam keras sikap membandel para pengusaha tahu. Ia mengungkapkan bahwa praktik pembakaran limbah plastik sebagai bahan bakar sudah berlangsung lama. Ia menuntut ketegasan hukum, termasuk terhadap pemasok limbah B3 yang disebut berasal dari pabrik besar di Mojokerto.
āSudah jelas ini bukan hanya persoalan industri kecil, tapi juga rantai pasokan besar yang membahayakan masyarakat. Jangan hanya pengusaha tahu yang dihukum. Pemasok limbah plastik juga harus ditindak tegas!ā tegas Prigi.
āAktivitas mereka gunakan bahan bakar produksi Tahu sebenarnya sudah sangat lama. Bahkan saat itu dulu di era Bupati Syaiful Illah (Bupati sebelum Subandi dan Ahmad Muhdlor Ali), jelas ā jelas mereka mendeklarasikan diri tidak akan menggunakan bahan bakar sampah plastik atau limbah B3. Tapi kenyataannya sampai sekarang beberapa hari di sidak Bupati Subandi kemarin, mereka masih saja membandel ditemukan di lapangan menggunakan bahan bakar limbah B3,ā tandas pungkas Prigi.
Menanggapi itu, Kepala DLHK Sidoarjo, Bahrul Amig, menyatakan komitmen penuh. Ia mengonfirmasikan bahwa pihaknya bersama Forkopimda telah mengamankan tujuh truk limbah B3 dari pabrik tahu di Tropodo. Para pelaku industri juga telah menandatangani nota kesepakatan untuk tidak lagi menggunakan limbah berbahaya sebagai bahan bakar.
āKami sudah bergerak cepat. Tindak lanjut terhadap pemasok akan kami serahkan ke APH. DLHK juga akan pasang alat deteksi kualitas udara dan menjalin kerja sama dengan aktivis lingkungan dalam pengawasan bersama,ā tandas Amig.
DLHK Sidoarjo juga akan memasang alat pendeteksi pencemaran udara di sekitar lingkungan pabrik tahu. Bahkan dengan kehadiran aktivis lingkungan ini, pihaknya berharap dapat bekerja sama dalam pemantauan aktivitas industri makanan Tahu untuk selanjutnya. Agar kontrol tidak hanya datang dari Pemkab Sidoarjo semata, namun juga dari elemen masyarakat lain turut serta berkolaborasi terlibat melakukan pemantauan pencemaran lingkungan yang ada di Sidoarjo.
Aksi ini menjadi pengingat kuat bahwa pencemaran lingkungan tidak bisa lagi ditoleransi, bahkan jika berasal dari sektor usaha kecil. Ketegasan pemerintah dan keterlibatan masyarakat luas menjadi kunci menjaga lingkungan tetap sehat dan layak huni.
