Ruang.co.id – Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk merapikan status tenaga honorer, dan baru-baru ini membuka peluang bagi tenaga honorer non-database BKN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ini adalah langkah besar yang memberikan harapan baru bagi banyak honorer yang selama ini bekerja tanpa status jelas di instansi pemerintah.
Namun, agar bisa mengubah status menjadi PPPK, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer non-database BKN. Mari kita ulas lebih lanjut agar kamu tidak ketinggalan informasi penting ini!
Syarat Utama: Sudah Bekerja Lebih dari 2 Tahun
Salah satu syarat utama agar tenaga honorer non-database BKN bisa diangkat menjadi PPPK adalah harus sudah bekerja lebih dari dua tahun di instansi pemerintahan. Ini menjadi kriteria penting yang disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 31 Januari 2025. Dengan adanya ketentuan ini, tenaga honorer yang sudah lama mengabdi bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan status yang lebih terstruktur dan jelas.
Durasi kerja yang lebih dari dua tahun ini menunjukkan dedikasi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ini memberi sinyal bahwa pemerintah menginginkan tenaga honorer yang benar-benar berpengalaman dan siap untuk mendapatkan hak-hak yang lebih jelas sebagai pegawai negeri.
Status Aktif: Kunci Agar Bisa Dipertimbangkan
Selain durasi kerja, ada satu syarat penting lainnya, yaitu status aktif. Tenaga honorer yang ingin dipertimbangkan menjadi PPPK harus aktif bekerja di instansi tempat mereka bertugas. Status aktif ini menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa para honorer yang diangkat tidak hanya terdaftar dalam data, tetapi juga aktif memberikan kontribusi dalam pelayanan publik.
Jika kamu seorang tenaga honorer non-database BKN dan ingin mengubah status menjadi PPPK, pastikan kamu masih bekerja dengan status aktif agar bisa memenuhi salah satu persyaratan utama yang dibutuhkan.
Proses dan Regulasi Penataan Tenaga Honorer yang Sedang Dipersiapkan
Meski peluang untuk menjadi PPPK terbuka lebar bagi tenaga honorer non-database BKN, pemerintah masih mempersiapkan berbagai keputusan dan regulasi yang akan mengatur penataan tenaga honorer ini. Pemerintah berencana untuk menyelesaikan regulasi tersebut bersamaan dengan proses seleksi PPPK Tahap 2 yang saat ini masih berlangsung.
Regulasi yang sedang dipersiapkan ini akan memberikan kerangka hukum yang jelas, sehingga proses penataan tenaga honorer dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan efisien. Diharapkan, setelah regulasi tersebut diberlakukan, seluruh tenaga honorer, termasuk yang non-database BKN, dapat segera diangkat dan mendapatkan kepastian status sebagai PPPK.
Peluang Masa Depan bagi Tenaga Honorer
Bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat, penataan tenaga honorer menjadi PPPK bisa membuka peluang baru dalam karier di pemerintahan. Selain itu, dengan status PPPK, honorer akan mendapatkan hak dan kewajiban yang lebih jelas, yang mencakup jaminan kesejahteraan serta hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan pemerintah.
Tentu saja, bagi banyak tenaga honorer, ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk mendapatkan status yang lebih jelas dan terstruktur sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kamu yang memenuhi syarat bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi yang akan datang dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari pemerintah secara lebih formal.
