Sidoarjo, Ruang.co.id – Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana, memastikan distribusi serta kualitas pengolahan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), berjalan optimal dan higienis melalui peninjauan langsung terhadap kesiapan sarana prasarana, standar gizi menu, hingga proses sanitasi terkait aspek kebersihan, menjadi prioritas utama bagi ribuan siswa penerima manfaat, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, pada Selasa (31/3/2026).
Langkah taktis ini diambil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, untuk memvalidasi performa unit pelayanan setelah tiga bulan beroperasi penuh. Dalam inspeksi mendadak tersebut, Wabup Mimik mengamati secara detail setiap alur kerja di dapur pusat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan akhir.
Hasilnya menunjukkan grafik positif dengan total layanan mencapai 2.757 siswa, tanpa ditemukan satu pun keluhan terkait kualitas rasa maupun dampak kesehatan.
Meski memberikan apresiasi tinggi terhadap higienitas pengolahan, Wabup Mimik menegaskan komitmennya, terhadap aspek lingkungan.
Ia menginstruksikan pengelola untuk hanya fokus pada penyempurnaan instalasi pembuangan limbah, agar keberadaan pusat gizi ini tidak memberikan dampak negatif bagi warga sekitar.
Keberhasilan program ini bukan cuma soal mengenyangkan perut siswa, melainkan investasi jangka panjang, untuk memutus rantai stunting di wilayah Sidoarjo melalui asupan yang terukur secara saintifik.
“Menunya sudah sesuai standar gizi, dapurnya juga memenuhi standar, tidak ada kendala, dan kebersihannya juga terjaga dengan baik,” ujar Wabup Mimik Idayana di sela peninjauannya, Selasa (31/3/2026).
Keamanan pangan di lokasi ini, diperkuat dengan pendampingan ketat dari otoritas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, menjelaskan bahwa setiap unit layanan wajib mengantongi izin resmi untuk menjamin keselamatan konsumen.
“Tim kami akan melakukan pemeriksaan mulai dari peralatan, sampel makanan, hingga pelatihan bagi penjamah makanan yang harus mendapatkan pelatihan. Jika semua persyaratan terpenuhi, maka SLHS akan diterbitkan,” tegas Kadinkes Lakhsmie, sapaan akrabnya.
Di sisi lain, sektor pendidikan mencatat respons luar biasa dari pihak sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Tirto Adi, mengungkapkan bahwa keberadaan 117 SPPG yang tersebar saat ini, masih akan terus ditambah jumlahnya secara masif.
Ekspansi ini merupakan solusi konkret pemerintah, untuk menjangkau lebih banyak anak didik di pelosok desa. Melalui koordinasi yang visioner antarinstansi, Sidoarjo kini menjadi barometer daerah yang berani mengimplementasikan kebijakan pemenuhan gizi secara inklusif dan berkelanjutan, demi menyongsong generasi emas Indonesia.
