Ruang.co.id – Setelah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk periode kedua, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak diharapkan dapat lebih fokus pada isu ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah strategis yang dinanti adalah pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pangan di Jawa Timur.
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha Mahardika, menyatakan bahwa pembentukan BUMD Pangan merupakan langkah penting untuk memperkuat kedaulatan pangan di Jawa Timur. Menurutnya, Jawa Timur memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan pangan, namun perlu adanya lembaga khusus yang fokus mengelola hal tersebut.
“Jawa Timur memang perlu menggenjot program ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Selama ini, Pemprov Jatim sudah memiliki Puspa Agro yang secara bisnis hampir sama dengan BUMD Pangan. Namun, kedudukan Puspa Agro masih berada di bawah pengelolaan BUMD PT Jatim Graha Utama (JGU),” jelas Pranaya Yudha, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar.
Pranaya menambahkan bahwa Pemprov Jatim memiliki dua opsi untuk mewujudkan BUMD Pangan. Pertama, melakukan spin off Puspa Agro dari JGU. Kedua, membentuk BUMD baru yang khusus menangani urusan pangan. “Sekarang inilah momentum yang tepat untuk melakukannya,” tegasnya.
Fraksi Golkar sebagai salah satu partai pengusung utama Khofifah-Emil juga siap mendukung penuh program ketahanan pangan ini. “Untuk pembentukan BUMD khusus pangan, kami akan kawal bersama,” ujar Pranaya.
Pranaya menegaskan bahwa kepemimpinan Khofifah-Emil di periode kedua ini bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal baru untuk melanjutkan berbagai program yang telah dirintis. Selain itu, sinergi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal ketahanan pangan, menjadi prioritas utama.
“Setelah dilantik di Istana Negara dan mengikuti retret di Akmil Magelang, tugas berat menanti Khofifah-Emil. Mereka harus menyelaraskan program pemerintah pusat dengan kebijakan di Jawa Timur,” tambah Pranaya.
Pembentukan BUMD Pangan dinilai sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi pertanian dan pangan di Jawa Timur. Dengan adanya lembaga khusus, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan pangan yang lebih terintegrasi, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mencapai kedaulatan pangan nasional.
