Ruang.co.id – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPPDB) yang berubah format dan mulai beroperasinya sekolah rakyat di Jatim, membuat komisi E (bidang kesejahteraan rakyat) minta penjelasan langsung dari Dinas Pendidikan Dinas Sosial Provinsi dalam rapat dengar pendapat di ruang Banggar DPRD Jatim, kamis siang (8/5/2025).
Rapat dengar pendapat ini dipimpin ketua komisi E Sri Wahyuni Bisowarno dengan beberapa anggota komisi C, masing masing Puguh Widi Pamungkas, suli Da’im, Jenie dan Rasiyo. Sementara dari dari dinas pendidikan, hadir kepala dinas pendidikan Jatim Aries Agung Paewai beserta staf jajarannya. Serta dari dinas sosial hadir Kepala dinas sosial Jatim Restu Novi Widiani beserta jajarannya.
Dijumpai usai Rapat dengar pendapat, kepala dinas pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai mengatakan, dalam rapat dengar pendapat ini kita memaparkan tentang bagaimana sistem penerimaan peserta didik baru. Bagaimana tentang proses pendaftaran dan sebagainya. Ini karena jumlah antara siswa yang lulus SMP dengan sekolah negeri tidak seimbang. Dimana jumlah lulusan siswa SMA sebanyak 480 ribu lebih sedangkan yang diterima hanya sekitar 200 ribu lebih sedikit atau sekitar 60 persen jumlah siswa yang tidak diterima negeri.
“Dari penjelasan kami ini, saya rasa teman- temam di komisi E juga sudah memahami apa yang telah kami jelaskan. Selain itu juga kita menjalankan program bea siswa yang dicanangkan gubernur untuk siswa di sekolah swasta. Baik itu bea siswa penuh atau yang terjangkau. Siswa yang masuk program ini tentunya tidak bisa mengikuti PPDB,” terang Aries.
Selain itu, Aries juga menjelaskan bahwa dengan dihilangkannya sistem zonasi diganti sistem domisili ini menjadikan kualitas penerimaan lebih baik. Hal ini karena dalam sistem Zonasi yang dihitung hanya jarak. Namun dalam sistem domisili adalah batas tempat tinggal yang juga dihitung nilai akademisnya.
“Yang tidak kalah penting lagi dalam sistem penerimaan siswa baru ini kita juga menggunakan teknologi AI (Artificial Intelligence) yang bekerjasama dengan ITS dengan nama Senopati. Penggunakan teknologi AI ini untuk mempermudah informasi pada sekolah yang akan dituju. Misalkan saya ingin mendaftarkan anak saya ke SMA negeri yang saya tuju. Maka tinggal bertanya pada AI akan keluar semua imformadi yang diinginkan,” jelas Kadisdik lagi.
Dengan pendaftaran menggunakan teknologi AI ini, Aries menjamin tidak akan ada kesalahan informasi tentang pelaksanaan penerimaan siswa baru ini. Sedangkan saat ditanya soal sekolah rakyat, Aries mengatakan hal itu urusannya Dinsos. Pihaknya hanya membantu menyiapkan kelengkapannya. Seperti menempatkan sekolah maritim di Lakongan yang menjadi sekolah rakyat. Hanya saja Aries mengharapkan kalau bisa sekalah rakyat itu sebainya bentuknya SMK bukan SMA.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Surabaya Pelita bagi Anak Miskin, Kota Pahlawan Jadi Kiblat Pendidikan Nasional
Sementara itu anggota Komisi E Suli Da’im mengatakan, pihaknya sengaja mengundang dinas pendidikan dan dinas sosial untuk minta penjelasannya tentang PPDB dan sekolah rakyat.
“Dalam rapat ini kita membahas soal sekolah rakyat yang sebentar lagi akanenerima siswa tahun ajaran baru. Tentunya kita akan menanyakan tentang kesiapannya. Bagaimana perangkatnya sekolah yang kita jadikan sekolah itu. Kemudian menentukan pengajarnya. Sehingga kita sinkronkan bagaimana nanti proses belajar mengajarnya. Karena itu bukan hal yang mudah, ” ujar Sule.
Kemudian yang kedua adalah bagaimana melengkapi sarana san prasarana dan pembiayaan sehari-harinya. Apakah pembiayaan ini semua dari kementrian sosial ataukah dari juga harus dibantu oleh APBD. Sehingga komisi E perlu adanya penjelasan-penjelasan konkrit tentang bagaimana penyelenggaraan sekolah rakyat secara keseluruhan bagaimana sekolah rakyat itu bisa berjalan. Karena sekolah rayat ini formatnya Boarding School.
