Sidoarjo, Ruang.co.id – Banjir yang terus menghantui warga kawasan Tanggulangin, Sidoarjo, khususnya Desa Ngaban, mendorong Kepala Desa Ngaban, Budi Utomo, mengajukan permohonan bantuan pengadaan pompa air portabel kepada DPRD Sidoarjo. Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi D DPRD Sidoarjo, Kamis (30/4).
Hearing dipimpin langsung Ketua Komisi D Dhamroni Chudlori dan dihadiri oleh Sekretaris Komisi D Zahlul Yussar serta anggota legislatif lainnya. Hadir pula sejumlah pihak terkait seperti Camat Tanggulangin Sabinno Mariono, Kepala Dinas PU BMSDA Dwi Eko Saptono, serta perwakilan dari BPBD Sidoarjo.
Kades Budi Utomo menyoroti penyebab utama banjir Desa Ngaban, yakni penyempitan aliran akibat bangunan liar (bangli) di bantaran Sungai Ngaban hingga ke Pantai Timur. Bahkan, beberapa bangunan permanen seperti masjid diketahui tidak memiliki izin resmi dari pemerintah desa.
“Para penghuni bangli sudah membuat surat pernyataan untuk membongkar bangunannya jika sewaktu-waktu diperlukan pemerintah. Termasuk pengurus masjid pun siap membongkar bila dibutuhkan,” ujar Budi.
Ia juga mengkritisi tidak konsistennya program normalisasi sungai. Karena itu, pihaknya mengajukan pompa air sebagai solusi cepat dan mendesak. “Kalau pompa air bisa beroperasi saat banjir, paling tidak warga merasa aman, tenang, dan tidak panik,” tambahnya.
Sejumlah anggota dewan menilai penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari jangka pendek hingga solusi jangka panjang. Legislator Usman menyatakan, penanggulangan banjir tak bisa dilakukan secara parsial.
Menanggapi hal itu, Kadis PU BMSDA Dwi Eko mengakui pendangkalan sungai dan bangli sebagai penyebab utama banjir. Ia menegaskan wilayah Tanggulangin menjadi prioritas dalam program normalisasi dan penertiban bangli, dengan berkoordinasi bersama Pemprov Jatim.
Ketua Komisi D Dhamroni menegaskan pentingnya ketegasan dalam menertibkan bangli, terlebih sudah ada perda yang melarang bangunan di sempadan sungai. “Selama sudah ada kesadaran dari warga, OPD harus berani ambil langkah tegas, tentunya dengan sosialisasi yang baik,” tegasnya.
Melalui normalisasi sungai yang optimal dan berkelanjutan, DPRD Sidoarjo berharap risiko banjir dapat ditekan, kualitas air meningkat, dan ekosistem sungai dapat dipulihkan.
