Ketua Komisi D DPRD Jatim Buka Suara Soal Isu Penolakan Trans Jatim Malang Raya

Ruang.co.id – Rencana operasional bus trans Jatim koridor satu Malang Raya yang terhambat, karena adanya isu penolakan yang dilakukan para sopir bus sekolah. Dibantah langsung oleh ketua komisi D DPRD Jatim Abdul Halim.

Menurut Halim, sebenarnya kendala tersebut bukan disebabkan penolakan. Melainkan ada miskomunikasi dengan para sopir bus sekolah di Kota Malang yang memprotes program tersebut.

“Protes para sopir bukan berarti menolak Trans Jatim, melainkan kekhawatiran mereka bahwa bus sekolah yang selama ini menjadi sumber pendapatan mereka tidak akan beroperasi lagi. Mereka hanya mempertanyakan nasib alokasi anggaran tahunan yang biasanya diterima, ” ujar politisi partai Gerinda itu menegaskan.

Halim menyebutkan, mereka ( para sopir bus sekolah) tidak mempermasalahkan jika kemudian bus Trans Jatim yang ada di Kota Malang itu beroperasi dengan rute Malang- Batu.

Kemudian Halim juga menambahkan, adanya isu anggaran bus trans Jatim yang tidak ada kaitannya juga dengan pendanaan dari Kabupaten/Kota. Halim memastikan bahwa, anggaran Trans Jatim Koridor Malang Raya sepenuhnya di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Kekhawatiran para sopir timbul karena alokasi yang biasa mereka terima untuk operasional bus sekolah akan ditiadakan. Padahal tidak begitu keadaannya.
“Hal itulah yang kemudian membuat mereka, para driver-driver bus sekolah itu mempertanyakan sehingga akhirnya memprotes jangan sampai kalau ini tidak turun, Trans Jatim bisa beroperasi,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bersama Komisi D DPRD Jatim kini intens menjalin komunikasi untuk menyelesaikan persoalan ini.

Menurut Legislator asal Dapil Madura ini mengatakan, sesuai rencana awal, di Malang Raya akan dibangun tiga koridor, meskipun tidak terhubung dengan koridor di Surabaya Raya. Rute-rute ini akan mencakup wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.

“Untuk satu koridor saja, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp17-20 miliar, tergantung pada jumlah unit dan jarak tempuh,” imbuh Halim.

Untuk tahap awal, satu koridor sudah disiapkan anggarannya, namun realisasinya masih menunggu penyelesaian masalah dengan para sopir bus sekolah.

Selain di Malang, Halim juga memaparkan rencana ambisius Trans Jatim untuk beroperasi secara merata di seluruh wilayah Jatim. Ke depannya, Trans Jatim akan dibangun di semua Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), termasuk Jember, Madiun, Kediri, Bojonegoro, dan Madura.

Secara khusus, rute di Madura akan mencakup Pamekasan hingga ke Sampang, dengan panjang sekitar 45 kilometer. Sementara itu, untuk rute Ketapang di Jalur Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Jatim bahkan sudah menerima proposal dari perusahaan swasta. Hal ini menunjukkan antusiasme besar dan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik di seluruh Jatim.