Sidoarjo, Ruang.co.id – Ratusan warga Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, mengibarkan suara protes yang menggema seperti genderang panjang pagi hari.
Mereka mendatangi kantor desa dan manajemen RS Mitra Keluarga di Kec. Buduran, rumah sakit baru di kawasan Kavling DPR, yang sejak awal menjanjikan rekrutmen tenaga kerja lokal, tetapi hingga kini dinilai tidak transparan.
Aksi itu digalang Gerakan Aliansi Masyarakat (GAM) Pagerwojo. Sepuluh perwakilan pemuda masuk ke ruang audiensi dan langsung meminta penjelasan Kepala Desa Pagerwojo, Achmad Mulyanto.
Ketua GAM Pagerwojo, Bramada Pratama Putra, SH, menyampaikan ketegangan warga tanpa tedeng aling-aling.
“Kami sangat kecewa dengan proses rekrutmen yang tidak ada transparansinya. Berapa persen warga kami yang diterima kerja?” tegasnya di hadapan perangkat desa.
Ia mengulang kembali kekecewaan itu, “Anak-anak desa sudah melamar banyak, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan pasti berapa yang diterima”.
Berdasarkan data GAM Pagerwojo, dari total kebutuhan tenaga kerja RS Mitra Keluarga, hanya empat warga Pagerwojo yang diterima di posisi non-medis seperti sopir dan petugas kebersihan.
Padahal, beberapa pelamar memiliki ijazah sarjana kesehatan, administrasi dan akuntansi yang relevan dengan standar tenaga profesional rumah sakit.
GAM Pagerwojo juga menuding adanya dugaan praktik penempatan tenaga kerja melalui jalur sempit yang mengatasnamakan karang taruna desa, sehingga memicu ketidakpercayaan publik.
Dalam forum audiensi, Ketua RW 05 Pagerwojo H. Amin menegaskan bahwa pihak RS sebelumnya pernah menyampaikan komitmen lisan soal perekrutan lokal per November 2025. Namun kenyataannya, warga belum menerima kepastian apa pun.
“Kami sudah menyerahkan lamaran melalui desa sesuai arahan RS, tapi sampai sekarang belum ada kabar,” tutur Amin.
Kepala Desa Achmad Mulyanto merespons dengan langkah yang lebih administratif. Ia menyatakan siap mengirim surat permohonan audiensi resmi kepada manajemen RS Mitra Keluarga agar persoalan ini tidak terus menggantung di ruang gelap. “Kami siap fasilitasi pertemuan resmi,” ujarnya.
Namun warga menilai jawaban itu belum menyelesaikan keresahan. Usai audiensi, mereka langsung bergerak menuju RS Mitra Keluarga. Seorang perwakilan RS hanya memberi jawaban pendek, “Kami akan sampaikan ke pimpinan.”
Situasi kian menguatkan tuntutan warga agar RS menepati komitmen sosialnya. Bramada menutup aksi dengan suara lantang.
“Teman-teman yang melamar bukan memaksa. Mereka melamar sesuai kompetensi. Kalau memenuhi kriteria, terimalah. Janji awal RS Mitra Keluarga adalah menyerap tenaga kerja lokal.”
Warga menegaskan aksi ini akan berlanjut sampai pihak RS memberikan data rekrutmen secara terbuka sesuai amanat UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, serta komitmen corporate social responsibility yang wajib dipenuhi perusahaan sesuai PP 47/2012.
Senin ini, Pagerwojo berdiri dengan satu suara: menuntut rekrutmen yang adil, transparan, dan manusiawi agar pembangunan tidak menjadi panggung kosong tanpa kehadiran warga sendiri.
