Perumda Delta Tirta Sidoarjo Tolak Vendor Fiktif untuk Selamatkan Uang Rakyat
- account_circle Ruang Nurudin
- calendar_month Senin, 26 Jan 2026
- print Cetak
Dirut Delta Tirta Dwi Hary Soeryadi tolak vendor fiktif demi selamatkan uang rakyat. Transparansi harga mati bagi Sidoarjo. Foto: Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sidoarjo, Ruang.co.id – Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Dwi Hary Soeryadi, berkomitmen untuk membersihkan pencatatan utang usaha masa lampau yang terdeteksi fiktif, demi menyelamatkan uang rakyat dan menjaga marwah perusahaan.
Langkah berani ini diambil setelah manajemen menemukan tumpukan “utang hantu” periode 2012-2015 yang tidak memiliki dasar dokumen sah.
Dwi menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menghindari kewajiban, melainkan sedang memutus rantai potensi kerugian negara yang selama ini tersembunyi dalam laporan keuangan perusahaan daerah tersebut.
“Tidak benar kami menolak bayar utang. Kami hanya memastikan setiap rupiah yang keluar harus sah secara hukum dan dokumen,” tegas Dwi Hary Soeryadi kepada wartawan, Senin (26/1/2026).
Tim verifikasi Delta Tirta menemukan fakta menyayat hati, banyak vendor tercatat tanpa alamat jelas, bahkan ada pemilik vendor yang mengaku tidak pernah merasa memiliki piutang.
Terhadap temuan ini, manajemen langsung memindahkan akun utang fiktif tersebut, menjadi pendapatan lain-lain untuk memulihkan kesehatan neraca keuangan.
Bagi vendor yang identitasnya jelas namun miskin dokumen pendukung seperti Surat Perintah Kerja (SPK), manajemen memasukkannya ke kategori Utang Usaha Meragukan. Dwi mempertanyakan mengapa utang-utang ini didiamkan selama satu dekade oleh manajemen terdahulu jika memang valid.
“Jika benar dan sah, mengapa didiamkan sepuluh tahun? Kehati-hatian ini adalah harga mati demi mengamankan keuangan perusahaan secara bertanggung jawab,” lanjut Dwi menegaskan komitmennya pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.
Sesuai regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, transparansi adalah pilar utama. Perumda Delta Tirta tetap membuka pintu bagi vendor yang memiliki bukti asli dan lengkap untuk melakukan penagihan sesuai prosedur hukum.
“Tujuan kami jelas, membawa Perumda Delta Tirta menjadi perusahaan daerah yang sehat, profesional, dan terpercaya. Itu tekad kami,” pungkasnya.
- Penulis: Ruang Nurudin
