Rapor ARCI 1,5 Tahun Subandi-Mimik Merosot, Rendah Kordinasi Internal Pejabat dan TPT Jeblok

Sidoarjo, Ruang.co.id – Potret evaluasi kepemimpinan daerah, menjadi cermin penting bagi akuntabilitas publik. Hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) memperlihatkan dinamika persepsi warga secara nyata.

Survei periode 1-10 Agustus 2026 mencatat angka kepuasan publik mencapai 70,6 persen. Namun, tren ini tercatat terus mengalami penurunan beruntun hingga 14,3 persen, dari level awal 84,9 persen.

“Faktor penurunan kepuasan publik terutama dipicu oleh masalah koordinasi antar dinas,” tegas Nanang Haromain, Direktur ARCI dalam rilis hasil survei terkait evaluasi kepemimpinan daerah tersebut, Jumat (28/8/2026).

Rendahnya tingkat koordinasi instansi, berimbas pada persoalan pengangguran yang masih tinggi. Selain itu, kondisi fasilitas sekolah SD dan SLTP juga dinilai kurang layak.

Sesuai norma Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, evaluasi berkala kinerja pembangunan daerah, merupakan kewajiban konstitusional, guna menjamin tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif.

Meskipun apresiasi pembangunan infrastruktur tetap ada, masyarakat mendesak penyelesaian masalah riil. Harapannya bertumpu pada penanganan banjir, bantuan UMKM, dan pembenahan fasilitas pendidikan.

Uji Keabsahan Hasil Survei ARCHI

Pengujian terhadap kevalidan hasil survei kinerja kepemimpinan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana, menjadi sorotan penting sebagai informasi kepercayaan publik Sidoarjo. Penilaian kritis dilakukan guna memastikan integritas riset politik.

Lembaga ARCI memaparkan, metodologi penarikan sampel secara terbuka. Riset tersebut, menguji akurasi persepsi masyarakat atas kinerja pemerintah daerah.

Pengumpulan data survei ini memanfaatkan teknik pengacakan bertingkat proporsional di seluruh wilayah kecamatan.

“Survei ini menggunakan Metode Stratified Multistage Random Sampling,” ujar Nanang Haromain, Direktur Eksekutif ARCI. “Jumlah sampel sebanyak 800 responden dengan Margin Of Error ±3,5 persen.”

Penetapan sampel mengacu pada data statistik resmi untuk menjaga representasi demografi warga. Validasi silang dilakukan langsung di lapangan serta melalui sambungan telepon.

Sistem verifikasi ganda diterapkan untuk mencegah kesalahan input maupun manipulasi data kuesioner.

“Sebanyak 25 persen sampel didatangi kembali untuk memastikan kebenaran data,” tegasnya. “Seluruh responden dikontak kembali lewat telepon guna konfirmasi dan verifikasi data.”

Guna memperkuat khazanah publik, transparansi riset diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini menjamin hak masyarakat menerima data akurat.

Hasil validasi lapangan mengonfirmasi bahwa, seluruh tahapan wawancara berjalan sesuai kaidah ilmiah.

Aktivis Sidoarjo, Nanang Haramain mengatakan, “Pembuktian ini memupus keraguan masyarakat, mengenai keabsahan data tentang survei kepemimpinan daerah”.

Tingkat kepercayaan riset mencapai 95 persen dengan tingkat kesalahan yang terukur. Kevalidan data dan hasil survei tersebut, menjadi rujukan objektif bagi pengambilan keputusan publik.

“Tinggal kita lihat saja para pemangku kebijakan, untuk berani evaluasi diri, ataukah tetap berjalan dengan ego sektoralnya, yang mengabaikan amanah kepercayaan dan kenyamanan warga Sidoarjo,” tutup Haromain.