Sidoarjo, Ruang.co.id – PT Ispat Indo, perusahaan baja multinasional asal India yang beroperasi di Sidoarjo, Jawa Timur, tengah menuai kecaman publik usai rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) puluhan karyawan mencuat. Ironisnya, kebijakan tersebut dilakukan di tengah kondisi perusahaan yang dinilai sangat sehat secara finansial.
Lebih dari100 massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kab. Sidoarjo kembali menggelar demo di kntor pabrik peleburan dan produksi besi dan baja PT. Ispat Indo, Dusun Medaeng tengah, Desa Kedungturi, Kec. Taman, Sidoarjo, Rabu pagi(13/5).
Kehadiran aksi FSPMI Sidoarjo ini sebagai wujud solidaritas total untuk memperjuangkan nasib 4 pekerja yang terdampak PHK berjumlah sekitar 90 orang pekerja dari beberapa bagian divisi Produksi dari manajemen PT. Ispat Indo.
Demo buruh yang kedua kalinya di pabrik ini, untuk menuntut terkait 4 orang pekerja bagian Bilet Divisi Produksi yang menolak di PHK secara sepihak oleh manajemen PT. Ispat Indo, agar segera dipekerjakan kembali sebagaimana mestinya.
Tindakan PHK sepihak pada Ke empat pekerja ini kata Wahyu Budi, Ketua FSPMI Sidoarjo, dinyatakan jelas menyalahi Undang – Undang yang terbaru ketenagakerjaan. Dan ada beberapa kejanggalan perlakuan tidak adil dn sepihak itu, yang sngat merugikan pekerjanya yang Ter PHK.
“Pada demo pertama Jumat kemarin, awalnya bunyi tertulis di PHK sekitar seminggu sebelumnya, oleh manajemen HRD Pabrik dinyatakan Tutup sebagai alasannya. Tapi saat kita demo di Ispat Indo, nyata – nyata pabrik masih ada banyak aktivitas kerja,” tukas Wahyu.
Wahyu menceritakan, pada saat FSPMI demo beberapa waktu kemarin, awalnya bunyi di surat PHK tertuliskan alasan “Pabrik Tutup”, dengan asumsinya semua karyawan dan manajemen perusahaan muli dari pimpinan hingga stafnya di PHK semunya. “Tapi surat itu cepat – cepat direvisi oleh Manajer HRD-nya diganti dengan istilah Efisiensi. Ini kan jelas menunjukkan kesewenangan sepihak dari manajemen perusahaan!. Apalagi keempat karyawannya yang juga pengurus FSPMI riabrik ini, menolak di PHK secara sepihak dan tidak transparan apa alasan krusial PHK di pabrik ini?,” imbuh tandasnya.
“Kalau memang melakukan PHK dengan cara efisiensi, ya silahkan lakukan sesuai prosedur perundang – undangan ketenagakerjaan yng terbaru diberlakukan. Berikut pesangon dengan acuan tahun 2025, bukan mengacu pada tahun 2024!,” pungkasnya.
Terdengar informasi yang berhembus kencang beredar di lingkungan pabrik, PT. Ispat Indo melakukan PHK itu karena telah memutuskan untuk tidak memproduksi billet sendiri karena dianggap perusahaan merugi. Perusahaan yang berdiri dn beroperasi sudah puluhan tahun ini, memutuskan membeli impor Billet dari China yang dikatakan harganya lebih murah terjangkau.
Sudah bukan rahasia umum lagi mengusik telinga para pekerjanya, bahwa perusahaan telah mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 3 triliun untuk pemulihan kondisi perusahaan diblik melakukan PHK massal ini.
Demo buruh PT. Ispat Indo yang kali kedua ini berlangsung mulai pukul 08.00 WIB. Dalam aksinya, ratusan buruh sempat beberapa kali bersitegang terjadi gesekan Antra buruh pendemo dengan sejumlah scurity pabrik yng membarikadennya.
Bahkan nyaris terjadi bentrok fisik dintra mereka, ketika para buruh demonstran bersama FSPMI Sidoarjo ini ingin menjebol barikade pagar baja gerbang PT. Ispat Indo. Itu dilakukanya, untuk masuk memastikan kebenaran alasan perusahaan mem-PHK bagian produksinya, apakah benar – benar sudah tidak ada lagi aktivitas produksi.
Siangnya, aparat pengamanan dari Polsek Taman dan Babinsa Taman mencoba menjembatani untuk terjadinya dialog pertemuan perwakilan buruh bersama FSPMI Sidoarjo dengan manajemen PT. Ispat Indo. Hingga berita ini diturunkan, negosiasi terhadap empat karyawannya yang di PHK untuk tetap dipekerjkn kembali, sepertinya tidak membuahkan hasil. Manajemen PT. Ispat Indo tetap pada keputusan awalnya, eekmpat karyawan itu tetap di PHK.
“Kita tetap melakukan demo sampai tuntutan kami direalisasi oleh Ispat Indo. Ini masih penyelesaian Bipartit. Bila perlu nantinya kita berencana mengadukan ke Disnaker Sidoarjo,” tandas pungkas Wahyu berapi – api.
Diketahui sebelumnya, pada 30 April 2025, manajemen secara lisan mengumumkan rencana PHK kepada seluruh pekerja di bagian melting, dengan batas waktu ultimatum hingga 20 Mei 2025.
Bila tak ada perubahan, surat PHK akan segera diterbitkan. Padahal, sebelumnya perusahaan diketahui membeli billet senilai Rp2,5 triliun untuk memperkuat produksi—menunjukkan bahwa efisiensi bukan alasan utama.
Sebanyak 44 dari 90 pekerja melting akan terdampak, termasuk Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Dugaan kuat muncul bahwa langkah ini mengarah pada union busting, atau upaya pemberangusan serikat pekerja yang sah secara hukum.
FSPMI menolak keras rencana ini. Mereka menilai PHK sepihak ini melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan serta isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku. Tak hanya itu, isu deadlock perundingan upah, pelanggaran PKB, hingga hak rekreasi yang dihapus sepihak turut memperkeruh suasana.
Rabu, 7 Mei 2025, FSPMI akan menggelar aksi demonstrasi besar sebagai bentuk perlawanan. Aksi ini diprediksi menimbulkan kemacetan parah di jalur nasional Medaeng–Kletek.
Kasus ini menjadi sorotan nasional. FSPMI menyerukan solidaritas buruh se-Indonesia untuk menjaga marwah perjuangan buruh dan mencegah preseden buruk dalam hubungan industrial. Saat keadilan diabaikan, suara pekerja tak bisa dibungkam.
