Ruang.co.id – Proses pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Surabaya terus menunjukkan perkembangan positif meski masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup besar. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengungkapkan bahwa upaya verifikasi data warga yang awalnya menemui kendala serius kini mulai menemukan titik terang. Dalam konferensi pers di kantor eks Humas Pemkot Surabaya, Kamis (19/2/2026), politisi yang akrab disapa Cak Yebe itu membeberkan data terbaru dari hasil koordinasi intensif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).
Menurut Cak Yebe, angka warga atau kepala keluarga yang sebelumnya tidak terdeteksi dalam sistem DTSEN mengalami penurunan signifikan berkat kerja keras semua pihak. “Saya di 12 titik reses bicara DTSEN. Kami menjumpai kendala DTSEN banyak angka yang awalnya 250.185 KK yang tidak ditemukan, ketika Kadispendukcapil koordinasi dengan kami lalu tindak lanjut 20 Januari turun angkanya 197.594 lalu saat ini 181.867 maka turun 15 ribu sekian,” jelasnya. Penurunan ini menjadi angin segar sekaligus bukti bahwa kolaborasi antara legislatif dan eksekutif mampu mengurai kebuntuan data di lapangan.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini memaparkan bahwa proses verifikasi berjalan cukup masif dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai ujung tombak survei. “Kalau dihitung setiap hari ditemukan 524 KK baru. Yang menarik, metode survei kita melibatkan ASN, luar biasa yang dilakukan. Kalau yang disuruh survei ASN tidak punya skill surveyor lalu dikasih pembekalan sehari dapat sekian banyak,” tuturnya. Ia mengapresasi dedikasi ASN yang meski bukan profesional di bidang survei, tetap mampu bekerja maksimal setelah mendapatkan pembekalan singkat.
Kendati angka temuan terus bertambah, masih ada 181.867 kepala keluarga yang belum terkonfirmasi dalam database DTSEN. Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini mengidentifikasi sejumlah kendala klasik yang menjadi penghambat utama. “Problemnya banyak dari 181.867 KK yang belum ditemukan sekarang yang terbanyak terjadi migrasi lintas kelurahan dalam kecamatan, antar kecamatan atau luar kota yang tidak terkonfirm. Ada juga yang menolak survei di wilayah klaster premium dan apartemen,” ucapnya. Dua problem ini, yaitu mobilitas penduduk dan resistensi warga di hunian vertikal serta eksklusif, menjadi tantangan tersendiri.
Menghadapi situasi tersebut, Cak Yebe menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang enggan atau belum terdata. Langkah ini bukan sebagai hukuman, melainkan sebuah mekanisme untuk memancing respons aktif dari masyarakat. “Ketika tidak terkonfirm dalam DTSEN, NIK akan ditertibkan sementara agar ada respons ke yang tidak terkonfirm,” katanya. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini penting demi mencapai akurasi data yang menjadi fondasi penyaluran bantuan sosial dan perencanaan pembangunan.
Selain migrasi dan penolakan, Cak Yebe saat turun ke dapil juga menemukan fakta bahwa masih banyak ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) yang belum memahami secara utuh esensi dari program DTSEN. Padahal, peran mereka sangat strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan warga. “Kalau kita melibatkan 1.360 RW dan 9.149 ketua RT di Surabaya ini, maka itu akan menjadi dahsyat. Mereka akan menyampaikan kepada warganya, coba dicek apakah sudah masuk dalam DTSEN apa belum,” kata dia. Ia pun mendorong Pemkot Surabaya untuk segera mengeluarkan surat pemberitahuan resmi agar seluruh pengurus rukun bisa bergerak serentak.
Di era digital ini, Cak Yebe mengajak seluruh warga Kota Pahlawan untuk proaktif memverifikasi data secara mandiri. Pemerintah kota telah menyediakan laman cekin.surabaya.go.id yang dapat diakses kapan saja untuk memastikan status kependudukan. Targetnya, dari total 1.026.192 KK di Surabaya, seluruh data dapat tervalidasi sempurna sebelum 31 Maret mendatang. Ia optimistis dengan pemanfaatan teknologi dan peran aktif masyarakat, angka 181 ribu KK yang belum ditemukan bisa ditekan seminimal mungkin.
“Insyaallah sebelum 31 Maret ini bisa selesai. Kalau RT dan RW menyampaikan ke warganya seperti dulu saat DPT Online pemilu, warga akan lebih cepat menggunakan aplikasi untuk memastikan dirinya sudah masuk DTSEN atau belum,” pungkas Cak Yebe. Ia berharap seluruh elemen masyarakat bergerak bersama, karena data yang akurat adalah kunci pemerataan pembangunan dan ketepatan sasaran bantuan sosial di masa depan.
