Sidoarjo, Ruang.co.id – Kabupaten Sidoarjo mendapat kejutan dari Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI. Bak Sinterklas, Menko memberi dua penghargaan bergengsi, pada Rapat Koordinasi Pusat-Daerah (Rakorpusda) P2DD 2025 di Jakarta, melalui rilis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kab. Sidoarjo, Senin (1/12/2025).
Tersampaikan, itu bentuk komitmen daerah Sidoarjo dalam penggunaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Penetapan Sidoarjo sebagai TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Kabupaten Terbaik 3 Wilayah Jawa-Bali, serta Program Unggulan Terbaik 3 berkat inovasi Aplikasi My Retribusi, yang mentransformasi penerimaan menjadi nontunai secara realtime.
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Sidoarjo, Muhammad Makhmud, yang mewakilinya menerima penghargaan itu dan menyatakan, Pemkab Sidoarjo terus mendorong ETPD dari penguatan SK Bupati Nomor 188/330/438.1.1.3/2021.
“ETPD ini berupaya memberikan kemudahan pelayanan, dan hasilnya, indeks ETPD Sidoarjo mencapai 99,3% pada Semester II 2024,” ujar Makhmud, Senin (1/12/2025).
Capaian ini membuktikan digitalisasi mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah, yang lebih transparan dan akuntabel, kunci peningkatan PAD.
Namun, di balik keberhasilannya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan sumber pendapatan daerah yang cukup signifikan, Pemkab. Sidoarjo mengalami kontradiktif dalam pelaksanaan percepatan pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya.
Anggaran Tersendat, di Tengah Laju Ekonomi yang Melonjak
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kini menghadapi sorotan keras, setelah serapan anggaran 2025 berjalan lambat, meski ekonomi daerah tumbuh positif sepanjang awal tahun.
Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo mencatat pertumbuhan ekonomi daerah naik signifikan dari 5,1 persen pada 2024 menjadi 5,8 persen pada triwulan pertama 2025.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat, terutama dari sektor perdagangan, industri rumahan, dan pelayanan publik.
Namun, capaian tersebut berbanding terbalik dengan realisasi anggaran yang hingga akhir Mei 2025 baru menyentuh 21 persen.
Kondisi ini memunculkan kegelisahan publik, karena sejumlah program layanan dasar, termasuk perbaikan infrastruktur lingkungan, bantuan sosial, dan penguatan UMKM, belum berjalan optimal.
Dalam catatan paripurna, DPRD Sidoarjo kerap kali menilai, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak siap mengeksekusi kegiatan, dan terlambat menetapkan perencanaan teknis.
Penyampaian Fraksi Fraksi, sudah kerap kali pula memperingatkan tegas dalam rapat evaluasi kinerja anggaran.
Meminta OPD bergerak cepat dan tidak menunggu deadline. Ekonomi sedang tumbuh, tetapi serapan anggaran justru tersendat. Publik berhak mendapatkan pelayanan yang tidak tertunda.
Menurut catatan DPRD pula, keterlambatan disebabkan tiga faktor utama: perencanaan rinci baru diselesaikan pada akhir triwulan pertama, proses lelang yang molor, dan perubahan struktur anggaran beberapa OPD setelah evaluasi Gubernur Jawa Timur. Perubahan tersebut ikut menghambat percepatan penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Regulasi yang mengatur serapan anggaran mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 mengenai pedoman teknis keuangan daerah.
Dalam aturan itu menegaskan mekanisme perencanaan, penganggaran, serta kewajiban OPD melaksanakan program secara tepat waktu.
DPRD menilai sejumlah OPD belum memenuhi standar pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.
Dampak perlambatan mulai terlihat dalam catatan kaleidoskop meja redaksi Biro Sidoarjo Ruang.co.id. Program perbaikan drainase di kawasan Tanggulangin tertunda, pembangunan rumah pompa sekitaran DAM sungai Kedungpeluk, Kec. Candi, seolah sengaja memilih skedul jelang akhir tahun. Padahal wilayah tersebut rawan banjir.
Tersorot, kesibukan pelaksanaan kebut proyek pekerjaan betonisasi jelang akhir tahun di beberapa titik, seakan-akan kuras timbunan Silpa hingga akhir tahun.
Bantuan modal UMKM bagi 1.200 penerima juga baru tersalurkan 18 persen. Sejumlah kepala desa mengaku belum menerima konfirmasi jadwal kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang dijanjikan pada awal tahun.
Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah, meski sempat memastikan percepatan segera dilakukan. Meminta semua OPD menuntaskan hambatan internal. Dengan memprioritaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Selain itu Pemkab Sidoarjo berjanji merilis laporan mingguan, untuk memantau progres serapan anggaran. Langkah itu harapannya menjadi mekanisme kontrol publik, agar seluruh OPD bertindak lebih responsif.
Meski tantangan masih besar, sejumlah tokoh masyarakat berharap Sidoarjo tidak kehilangan momentum ekonominya.
Transparansi dan percepatan, harap cemas warga, menjadi kunci agar masyarakat benar – benar merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo.
