Ruang.co.id – Permasalahan PT Kasa Husada Wira Jatim (KHWJ) anak perusahaan PT Panca Wira Usaha (PWU) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) yang tidak bisa membayar gaji puluhan karyawannya selama dua tahun, menjadi perhatian wakil ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono.
Menurutnya, keberadaan PT KHWJ harus dievaluasi mulai dari tujuan didirikannya. Kalau tujuannya adalah bisnis ya harus untung tidak boleh rugi. Karena perusahaan BUMD didirikan memang untuk memberikan kontribusi Pendapatan asli daerah ( PAD).
“Sebelumnya kita kaji dulu apa tujuan didirikannya PT Kasa Husada Wira Jatim. Perusahaan itu didirikan untukenyuplai kebutuhan kain perban untuk rumah sakit-rumah sakit di Jawa Timur. Namun kalau sampai rugi, berarti ada yang salah dengan pengelolaannya. Sehingga manajemenya harus dievalusi, ” tandas Blegur.
Selanjutnya politisi partai Golkar ini menegaskan, jika dalam evaluasi tersebut perusahaan tidak bisa ditolong dari kebangkrutan, maka sudah selayaknya ditutup. Tapi kalau masih ditolong segera dibuat skema untuk kebangkitannya.
Seperti diberitakan tanda- tanda merosotnya PT Kasa Husada Wira Jatim, terjadi setelah pada bulan september lalu puluhan karyawan menggelar aksi unjuk rasa. Para karyawan ini menuntut ganti rugi atas pemutusan kerja sepihak yang dilakukan perusahaan. Serta gaji yang yang belum terbayar selama 2 tahun.
Aksi unjuk rasa itu dilakukan secara damai di halaman Kantor, Jalan Kalimas Barat no 17-19, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya.
Selain gaji, mereka juga menuntut sejumlah pembayaran yang belum dilakukan perusahaan. Diantaranya pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, uang pesangon, dan potongan dari angsuran bank.
