Sidoarjo, Ruang.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial senilai Rp3.016.350.000, kepada ratusan warga rentan di Pendopo Agung Delta Wibawa, Sidoarjo, guna memperkuat bantalan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi taktis lintas sektor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, Rabu (18/2/2026).
Langkah akselerasi ini, Khofifah menegaskan bahwa seluruh distribusi bantuan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), harus tuntas sebelum 1 Maret 2026.
Hal ini dilakukan agar masyarakat kelas bawah memiliki napas ekonomi yang lebih panjang, di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Penyaluran bantuan ini bukan hanya sebatas seremoni di Pendopo, melainkan hasil orkestrasi anggaran yang matang. Total dana tiga miliar rupiah lebih tersebut bersumber dari akumulasi anggaran Dinas Sosial Jatim sebesar Rp1,858 miliar, Dinas PMD Jatim senilai Rp1,132 miliar, serta zakat produktif BUMD Jatim sebesar Rp25 juta.
Di hadapan para penerima bantuan, Khofifah memastikan, tidak ada pemotongan indeks bantuan meski efisiensi anggaran tengah dilakukan di berbagai lini.
“Kita mengharapkan PKH ini menjadi modal usaha, terutama bagi warga miskin ekstrem agar mereka segera mendapat bantalan satu juta rupiah dan mulai berdikari,” ujar Khofifah saat ditemui di sela acara.
Ia menambahkan bahwa perlindungan sosial bagi pilar-pilar sosial, seperti Tagana (Taruna Siaga Bencana), dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), tetap menjadi prioritas melalui jaminan BPJS Ketenagakerjaan, yang seluruh iurannya ditanggung oleh Pemprov. Jatim.
Gubernur Khofifah juga memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada 9 BUMDes se- Kabupaten Sidoarjo, sebagai program pemberdayaan BUMDes di 2026. Besaran nilainya masing – masing, mulai dari Rp95.050.000 – hingga kurang dari Rp200 juta.
Dukungan legislatif menjadi kunci di balik cairnya anggaran raksasa ini. Anggota Komisi E DPRD Jatim, dr. Benjamin “Benny” Kristianto, menyatakan bahwa, bantuan ini merupakan buah sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Anggaran ini harus diketok oleh Dewan. Kami ikut menganggarkan agar rakyat, terutama yang berada di desil satu sampai lima (kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah), mendapatkan haknya secara utuh,” tegas dr. Benny, politisi Fraksi Gerindra tersebut.
Data merujuk pada regulasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas dan fakir miskin.
Secara teknis, bantuan ASPD menyasar 28.000 jiwa di seluruh Jawa Timur, sementara PKH Plus menjangkau 50.000 keluarga penerima manfaat.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menyambut hangat intervensi bantuan ini sebagai wujud kehadiran Pemprov Jatim yang nyata di Sidoarjo.
“Seluruh bantuan akan dikawal ketat agar tepat sasaran tanpa ada pengurangan alokasi. Kami mengapresiasi sinergi Pemerintah Provinsi Jatim yang sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan kursi roda dan program bedah rumah di wilayah Sidoarjo,” ujar sambutannya.
Senada dengan petunjuk arahan itu, Kepala Dinas Sosial Sidoarjo, R. Martha Wara Kusuma, menegaskan komitmennya untuk mengawal distribusi hingga ke tangan penerima.
“Kami siapkan pengawalan proses penyerahan bansos PKH Plus periode pertama ini sesuai koordinasi data dari Provinsi agar tepat sasaran dan transparan sesuai data yang diberikan oleh Dinsos provinsi,” pungkas Martha.
