Surabaya, Ruang.co.id – Kolaborasi besar-besaran di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan tengah digalakkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Kamis (9/1), menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara dua lembaga ini.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, memaparkan program strategis yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Salah satu langkahnya adalah menciptakan lebih banyak desa sadar hukum yang dilengkapi dengan Pos Pelayanan Hukum Desa. “Kami ingin memastikan masyarakat di seluruh daerah memiliki akses terhadap keadilan melalui pembentukan paralegal di tingkat desa,” ungkap Haris.
Program ini juga selaras dengan upaya pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Haris menyebut, Kemenkum Jatim mendorong UMKM mendaftar sebagai perseroan perorangan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Langkah ini diyakini akan memperkuat posisi pelaku usaha kecil di tengah persaingan.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, memberikan perhatian khusus pada sektor pemasyarakatan. Ia menegaskan pentingnya memberdayakan narapidana melalui program ketahanan pangan yang inovatif. “Pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam dapat menjadi langkah produktif. Kami siap mendukung dengan penyediaan bibit melalui Dinas Pertanian,” ujarnya.
Inisiatif ini tidak hanya memberdayakan narapidana tetapi juga mendukung keberlanjutan ketahanan pangan di Jawa Timur. Haris menyambut baik ide ini, menyebutnya sebagai salah satu bentuk kolaborasi nyata antara Kemenkum dan Pemprov.
Di sektor keimigrasian, Kemenkum Jatim juga bergerak cepat. Adhy Karyono mendukung pengembangan layanan keimigrasian, termasuk peresmian fasilitas autogate dan immigration lounge di Ciputra World Surabaya. Fasilitas ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan imigrasi.
“Kolaborasi ini menjadi kunci menghadapi tantangan hukum dan sosial di Jawa Timur. Kami percaya sinergi dengan Kemenkum Jatim akan membawa manfaat besar bagi masyarakat,” tegas Adhy.
Audiensi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara Kemenkum Jatim dan Pemprov Jatim. Kedua pihak sepakat bahwa komunikasi yang intensif dan kolaborasi strategis adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai dinamika hukum dan sosial di Jawa Timur.
Melalui pendekatan yang inklusif, baik Kemenkum maupun Pemprov berkomitmen menghadirkan solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan sinergi yang semakin erat, Jawa Timur diharapkan dapat menjadi model dalam pengelolaan hukum yang progresif dan inovatif.
