Ketua DPRD Jatim Temukan Pembangunan SMA/SMK di Surabaya belum Merata

Ruang.co.id – Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak Rouf, menemukan kurang meratanya pembangunan sekolah SMK dan SMA di Surabaya. Hal ini diketahui Misyafak saat melakukan kegiatan serap aspirasi reses di Surabaya, senin (9/2) malam.

Falam acara tersebut beberapa tokoh masyarakat di wilayah kecamatan Dukuh Pakis mengeluhkan tidak adanya sekolah SMA maupun SMK Negeri di wilayahnya. Padahal di sekitar wilayah mereka banyak sekali pembangunan gedung bertingkat, hotel, restoran dan pusat-pusat bisnis lainnya.

Menurut mereka, anak- anaknya terpaksa bersekolah di tempat yang jauh sehingga biaya transportasi dan lainnya menjadi lebih besar. Selain masalah pendorian bangunan sekolahan. Warga juga mengeluhkan sulitnya mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berfungsi untuk mengurangi beban biaya pendidikan keluarganya.

Menanggapi perrsoalan tersebut, Musyafak mengatakan bahwa, Surabaya sepertinya diabak tirikan oleh pemerintah pusat untuk masalah pendidikan ini. Karena, Surabaya dianggap sebagai kota metropolitan, kota bisnis dan penduduknya dianggap sudah kaya semua. Padahal kalau ditelusiri lebih dalam lagi hingga ke kampung-kampung maupun gang-gang kecil, masih banyak warganga yang miskin.

Politikus PKB ini mencontohkan, seperti kawasan Dukuh Pakis yang dikelilingi bangunan bertingkat, fanbdari jalan besar tamoak banyak pusat bisnis. Namun saat masuk di belakang gedung-gedung tersebut, sungguh ironi. Madih banyak rumah sederhana dan kelas bawah. Bahkan di kawasan tersebut tidak ada keberadaan SMA/SMK negeri.

“Sementara kan dia seakan-akan hidup di tengah kota tetapi tidak ada SMA-nya. Akhirnya kalau dia itu sekolah, itu harus menempuh jarak yang jauh sekali. Apalagi jalan raya yang ramai seperti itu, tentu butuh alat transportasi yang memadai jika tidak ingin datang terlambat di sekolah maupun kendala lainnya di Sekolah, ” ujar Musyafak.

Menurutnya, keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam penambahan unit sekolah baru di Surabaya. Ia menyebut, tidak sedikit pengembang perumahan yang enggan menyerahkan fasilitas umum (fasum) untuk kepentingan pendidikan. Karena menganggap keberadaan sekolah mengganggu altivitas bisnis mereka

“Rata-rata pengembang itu menyerahkan Fasum yang 40 persen dari layout… itu jarang dia mau ditempati sekolah, kuburan atau makam,” terangnya.

Legislator tang terpilih dari Dapil Surabaya ini menambahkan, pengembang cenderung memberikan lahan fasum yang menguntungkan mereka secara komersial, namun keberatan jika lahan tersebut digunakan untuk sekolah karena dianggap mengganggu akses.

“Akhirnya di tempat itu, tidak direncanakan untuk dibangun SMA atau SMK. Padahal di dalam Dukuh Pakis yang banyak gedung pencakar langit itu banyak masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan sekolah,” imbuhnya.

Selain persoalan lahan, Musyafak juga memaparkan tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026. Ia menyebut adanya penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan.

“Sementara sekarang pendapatan dari provinsi ini juga dipangkas banyak. Pusat saja memangkas Rp 2,8 triliun,” jelasnya.

Ia menambahkan, perubahan skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor juga mengurangi porsi pendapatan provinsi.

“Dulu kita 60 persen, kabupaten/kota 40 persen. Sekarang dibalik, provinsi 40 persen dan kabupaten/kota 60 persen. Itu saja sudah berkurang banyak,” sambungnya.

Di sisi lain, peralihan masyarakat ke kendaraan listrik turut berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur yang selama ini bertumpu pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Terus banyaknya kendaraan yang pakai listrik, itu pajaknya sangat kecil. Itu akan berdampak, padahal andalan Provinsi itu PAD-nya ya dari situ,” ungkapnya.

Meski demikian, Musyafak menegaskan keterbatasan fasum tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan sekolah baru.

“Kita akan coba mencari masukan dari Pemerintah Kota. Apakah dia masih punya Fasum di wilayah yang membutuhkan tambahan sekolahan itu? Kalau enggak ada, ya harus beli,” tegasnya.

“Karena hakikatnya kan kalau ingin menyejahterakan masyarakatnya, harus pendidikannya harus digenjot. Kalau ingin masyarakatnya maju, pendidikan menjadi tolak ukur utama. Itu di negara manapun,” pungkasnya.