Lilik Hendarwati Disambati Warga Soal Gaji Tidak Sesuai UMK Hingga Perjuangan Bela Palestina

Ruang.co.id – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) DPRD Jawa Timur Hj Lilik Hendarwati banyak menyerap aspirasi dari warga Banjar Sugihan Tandes, saat reses, di balai RW 4, rabu (11/2) malam.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut bermacam-macam. Diantaranya, masalah gaji yang tidak sesuai UMK, Infrastruktur rusak, pemutakhiran data warga miskin, hingga mempertanyakan komitmen PKS bela Palestina.

Dalam tatap muka dengan masyarakat tersebut, salah warga menyampaikan aspirasinya tentang UMK yang diterimanya sebagai karyawan yang hanya digaji Rp 1,5 juta, padahal UMK di Surabaya sudah menyentuh angka Rp 5 juta lebih. Setelah di bandingkan dengan perusahaan di sekitarnya, ternyata juga banyak yang menggaji karyawannya jauh di bawah UMK.

Kemudian beberapa warga lainnya memysmpaikan aspirasi tentang jalan-jalan di sekitar lingkungannya tinggal yang banyak lubang dan kurang penerangan jalan. Padahal mereka membayar pajak kendaraan tidak pernah terlambat.

Kemudian ada warga yang mengadu soal ketidak sesuaian pemutakhiran data orang miskin yang ada di RT/RW dengan kelurahan. Sehingga bantuan sosial kerap tidak tepat sasaran.

Kemudian juga ada warga yang mempertanyakan program MBG yang tidak sampai ke anak-anak yatim piatu.

Bahkan tidak hanya itu, ada juga warga yang mempertanyakan soal komitmen PKS yang terkesan adem ayem tidak membela Palestina yang hingga kini terus dibombardir Israel.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan warga ini, dengan sabar dan siksp keibuannya, Lilik menjelaskan satu persatu aspirasi warga tersebut dan akan membawanya ke forum yang lebih tinggi untuk dibahas di DPRD kemudian bisa segera diselesaikan permasalahan tersebut oleh pihaknya selaku wakil rakyat maupun Pemkot atau Pemprov hingga pemerintah pusat.

“Begini memang harapan masyarakat kepada kita sebagai wakil rakyat jika melakukan reses. Karena saat reses inilah kita banyak mendengar aspirasi yang kalau tidak bertemu langsung tentu tidak tahu,” ujar Legislator yang duduk di komisi C itu menjelaskan.

Menurut Lilik, dari reses ini dirinya jadi tahu bahwa ternyata di Surabaya masih banyak perusahaan yang tidak patuh pada aturan pemerintah dengan menggaji karyawannya tidak sesuai UMK. Sehingga pihaknya akan membahas masalah tersebut dengan dinas tenaga kerja untuk bisa ditindak lanjuti.

Kemudian Lilik juga menanggapi masalah ketidak sesuaian pemutakhiran data warga miskin yang berbeda antara data yang ada di RT/ RW dengan yang data yang ada di kelurahan maipun kecamatan. Sehingga pada kenyataannya banyak warga miskin yang tidak mendapatkan manfaat bantuan sosial dari pemerintah.

“Soal update data warga miskin yang tidak sesuai dengan fakta ini memang banyak dikeluhkan masyarakat kepada saya. Karena itu saya akan koordinasikan dengan pihak terkait dan akan minta kepada dinsos kota dan provinsi serta Pemkot agar melakukan pendataan minimal enam bulan sekali, agar kondisi real terbaru masyarakat bisa segera terdata dengan update,” tandas Lilik.

Terlebih di kota Surabaya, ada banyak fenomena orang yang dikira keluarg kaya karena tinggal di rumah besar ternyata tidak berpenghasilan. Karena rumah besar yang ditempati ternyata peninggalan orang tuanya yang sudah meninggal. Seperti ysng dijumpai Lilik di daerah Tambaksari, ada seorang nenek tinggal di rumah besar bersama cucuny yang yatim piatu. Ternyata nenek tersebut jug tidak bekerja dan hanya hidup dari uang pensiun mendiang suaminya yang jumlahnya hanya sekitar Rp1,2 juta per-bulan. Sehingga keluarga tersebut tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah karena dianggap kaya. Kasus- kasus seperti itu, menurut Lilik masih banyak terjadi di Surabaya.

Soal MBG yang tidak menyasar ke anak-anak Yatim Piatu, Lilik menjelaskan dengan lembut bahwa program MBG merupakan program pemerintah pusat dan pelaksanaanya di sekolah- sekolah. Sehingga jika anak yatim tersebut bersekolah tentu di sekolahnya akan menerima manfaat MBG. Namun begitu, dirinya akan memperhatiksn aspirasi ini untuk diusulkan ke pihak pemerintsh pusat, tentunya dengan mekanisme di DPRD.

Lalu saat ditanya komitmennya sebagai anggota dewan dari PKS yang notabene partai Islam, yang terkesan kurang membela Palestina. Lilik mengatakan dengan tegas bahwa hingga saat ini diriny bersama partainya masih konsisten untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bahkan hal ini sudah menjadi komitmen PKS pusat.

“Soal bela Palestina tidak perlu diragukan lagi, pihaknya bersama pengurus dan kader PKS dari pusat hingga daerah tetap berkomitmen membeka Palestina. Hal ini diwujudkan dengan bermacam-macam cara mulai dari membetikan bantuan kemanusiaan hingga turun ke jalan. Sehingga masyarakat khususnya simpatisan PKS tidsk perlu meragukan itu,” jelas Lilik.

Dalam menampung adpirasi masyarakat ini memang dirasa kurang jika hanya mengandalkan reses yang hanya enam titik. Karena itu, dirinya membuka kantornya di dalam gedung DPRD Jatim untuk menerima warga yang ingin mengadu maupun menyampaikan aspirasinya.

“Tidak hanya saat reses saya menerima aspirasi masyarakat, tapi di kantor juga saya buk lebar-lebar bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasinya. Buktinya setiap hari saya ada di kantor. Bahkan saat masa reses seperti saat ini saya masih ngantor,” pungkasnya.