Polemik CCTV Delta Tirta Belum Usai, DPRD Sidoarjo Terus Mendalami

Sidoarjo, Ruang.co.id – Polemik CCTV Delta Tirta Belum Berakhir, DPRD Siapkan Pendalaman Lanjutan. Komisi B DPRD Sidoarjo menyebut, polemik dugaan kecurangan dalam proses seleksi Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo ini, belum mencapai titik akhir.

Meski hasil pemeriksaan rekaman CCTV yang dilakukan tim asesmen Mabes Polri menyebutkan, tidak menemukan gerakan mencurigakan selama pelaksanaan tes di Mapolda Jawa Timur, Komisi B DPRD Sidoarjo memilih untuk tidak terburu-buru menutup ruang pengawasan.

Sikap hati-hati itu muncul, setelah DPRD menerima berbagai aduan masyarakat terkait dugaan adanya contekan kunci jawaban dalam tahapan seleksi.

Aduan tersebut menjadi perhatian seriusnya, karena menyangkut proses penjaringan calon pimpinan perusahaan daerah, yang mengelola layanan publik vital bagi masyarakat Sidoarjo.

Dalam hearing tertutup yang digelar bersama Panitia Seleksi (Pansel), Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto menegaskan, bahwa penjelasan dari pansel telah disampaikan secara rinci.

“Salah satu poin yang diklarifikasi adalah mengenai sistem soal yang disebutkan, bersifat acak sehingga setiap peserta memperoleh susunan pertanyaan yang berbeda,” ujar Bambang menceritakan ulang usai hasil dengar pendapat, Kamis (11/6/2026).

Selain itu, hasil evaluasi rekaman CCTV oleh tim asesmen Mabes Polri juga menyimpulkan, tidak ditemukan indikasi gerakan yang mengarah pada praktik kecurangan selama ujian berlangsung. Namun bagi DPRD, penjelasan tersebut, belum otomatis mengakhiri proses pengawasannya.

Suasana hearing Komisi B kembali untuk kedua kalinya berlangsung tertutup bagi jurnalis peliput. Saat break hearing tertutup itu,

Sekretaris Komisi B Sulamul Hadi Nurmawan mengatakan bahwa suasana hearing sama – sana seriusnya, saat ditanya tampak dari balik pembatas kaca ruang terjadi perdebatan panas.

“Kita semuanya sama – sama serius untuk (masalah aduan warga aras kecurangan) mendalaminya,” ujar Sulamul.

Dalam hearing atau dengar pendapat berlangsung tertutup pada Kamis (11/6/2026) itu, tampak Fenny Apridawaty, dan dua anggotanya dari pihak Pansel (Panitia Seleksi) jajaran direksi Perumda Delta Tirta dan Kepala Bidang Hukum Pemkab Sidoarjo.

Sedangkan dari Komisi B selain Bambang Supriyanto dan Salamul Hadi Nurmawan, hadir pula dua anggotanya, Kusumo Adi Nugroho dan Supriyono.

Dalam hearing tertutup itu, Ketua Pansel yang juga Sekda tampak sibuk telpon menelpon dan berkomunikasi saat tersambung telpon dan diaktifkan suaranya untuk didengarkan semua yang di ruang hearing.

Belakangan usai hearing, diketahui, yang ditelpon itu seorang pihak assesmen dari Mabes Polri, yang menyampaikan hasil rekaman CCTV.

Di balik kesimpulan awal dari CCTV Mapolda itu, masih tersisa ruang yang ingin dipastikan kebenarannya. Komisi B menilai, transparansi harus berjalan seiring dengan akuntabilitas.

Karena itu, berbagai kemungkinan langkah lanjutan masih terbuka, termasuk rencana pembahasan internal untuk mendalami hasil analisis CCTV yang telah disampaikan ketua Komisi B.

Guna mengetahui transparansi dan kebenaran isi rekaman CCTV tersebut, DPRD menyebutkan bahwa muncul gagasan untuk meminta rekaman CCTV tersebut diputar ulang, dalam forum yang melibatkan pihak-pihak terkait di DPRD.

“Tapi masih akan kami rapatkan internal Komisi B. Tujuannya bukan untuk membantah hasil asesmen, melainkan memastikan seluruh proses dapat dipahami secara terbuka, dan tidak menyisakan keraguan, serta spekulasi opini yang berkembang di tengah masyarakat,” ujar Bambang lagi.

“Perdebatan yang berkembang, tidak lagi semata-mata mengenai dugaan kecurangan, melainkan tentang bagaimana membangun kepercayaan publik terhadap proses seleksi pejabat strategis daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Fenny Apridawaty usai hearing, mengatakan singkat kepada wartawan demikian, “Sudah saya sampaikan di Komisi B, maaf ya”, sambil mempercepat langkahnya menuju mobil dinasnya.

Dalam konteks itu dan dari pengalaman polemik itu, Komisi B juga mulai mengkaji usulan lainnya, agar tahapan seleksi berikutnya, direkam secara menyeluruh bahkan disiarkan langsung kepada publik.

Usulan tersebut, dinilai dapat menjadi standar baru transparansi dalam proses rekrutmen jabatan publik. Dengan keterbukaan yang lebih luas, masyarakat dapat ikut mengawasi, sekaligus menilai kualitas para kandidat yang akan memimpin perusahaan daerah.

Bagi DPRD Sidoarjo, kata Bambang, yang terpenting bukan hanya memastikan ada atau tidaknya pelanggaran, melainkan menjamin bahwa seluruh proses seleksi berlangsung bersih, objektif, dan menghasilkan direksi yang memiliki kompetensi serta integritas. Karena itulah, meski hasil CCTV telah disampaikan, pendalaman belum benar-benar selesai.