Sidoarjo, Ruang.co.id – Rencana razia pajak kendaraan bermotor oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo di Jalan Raya Gelam, Kecamatan Candi, pada Rabu (30/4/2025), mendadak batal. Bukan tanpa sebab. Puluhan warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pajak (MPP) lebih dulu menggelar aksi protes sejak pagi hari di lokasi yang direncanakan menjadi titik operasi.
Informasi pembatalan razia itu diperoleh Kompol. Eka Anggriana Kapolsek Candi, Sidoarjo saat di lokasi melaksanakan tugas pengamanan aksi demo penolakan razia ini.
Dengan membawa banner, megaphone, dan bahkan ban bekas yang siap dibakar, massa aksi menunjukkan ketegasan mereka menolak pungutan pajak di jalanan. “Kami sudah kantongi jadwal razianya. Sejak subuh, kami sudah stanby di sini. Ini bukan sekadar demo, ini bentuk perlawanan terhadap praktik yang kami nilai tak berpihak pada rakyat kecil,” tegas Nanang Romi, Ketua Gerakan Pemuda Sidoarjo (GPS), saat ditemui di lokasi.
Massa aksi juga menyarankan kebijakan pengampunan pajak bagi kendaraan bermotor, apalagi di tengah ekonomi yang lesu dan lapangan pekerjaan yang makin sempit. “Kalau terus begini, jargon ‘pro rakyat’ hanya akan jadi lelucon. Kami siap berdiri paling depan jika kebijakan tak berpihak pada wong cilik,” tandasnya.
“Kalau Gubernur Jawa Barat dan Jawa Tengah bisa membuat kebijakan pro-rakyat pengampunan penunggak pajak kendaraan, kenapa di Jawa Timur tidak bisa?. Kami ingin di Sidoarjo kebijakan pro-rakyat itu di realisasi bupati sesuai dengan janji kampanyenya!”, tandas orasinya lagi.
MPP, dalam orasinya, menilai praktik razia pajak di jalan adalah bentuk penindasan terselubung terhadap rakyat. Mereka menuntut pendekatan yang lebih beradab dan solutif dari pemerintah daerah. “Ini bukan soal melawan bayar pajak, tapi soal cara yang adil dan manusiawi. Bukan semua masalah PAD harus diselesaikan dengan memburu warga di jalanan,” ujar Sigit Imam Basuki, Ketua JCW Sidoarjo.
Aksi ini menjadi kelanjutan dari protes sebelumnya yang terjadi pada Selasa (29/4), saat razia pajak kendaraan serupa digelar di Jalan Raya Lebo. Di sana, razia hanya berlangsung sebentar dan disebut hanya berhasil menjaring tujuh pengendara sebelum dibubarkan oleh tekanan warga.
MPP menyoroti bahwa masih banyak celah potensi PAD dari sektor perusahaan besar yang diduga belum optimal dalam kewajiban pajaknya.
Meskipun sempat meminta bantuan aparat untuk pengamanan operasi, BPPD akhirnya membatalkan agenda razia hari itu tanpa pernyataan resmi. Aksi MPP ini pun menjadi sinyal keras agar pola pendekatan pemungutan pajak daerah dievaluasi menyeluruh—dengan asas keadilan, bukan sekadar target angka.
Ini disampaikan oleh H. Kalim, tokoh aktivis masyarakat Sidoarjo, yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sidoarjo. Ia menegaskan, semestinya pemerintah daerah, terutama bupati Sidoarjo juga memperhatikan nasib kesejahteraan rakyat Sidoarjo, dengan sungguh – sungguh menciptakan lapangan pekerjaan seluas – luasnya dan membuat kebijakan memprioritaskan lapangan kerja bagi rakyat Sidoarjo terhadap perusahaan – perusahaan di Sidoarjo. Dengan harapan mengurangi angka pengangguran yang lebih besar, sehingga kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor bukan lagi menjadi beban berat bagi masyarakat Sidoarjo.
“Bolehlah pemerintah menarik pajak kendaraan bermotor terhadap warganya, tapi kalau tidak ada lagi uang untuk membayar pajak karena menganggur tidak ada pekerjaan, ya seharusnya dicarikan solusinya supaya bisa membayar pajak dan mencukupi beban biaya hidupnya. Kami mohon kepada pemerintah daerah khususnya Bupati Sidoarjo, buatkan kebijakan dengan memprioritaskan lapangan kerja bagi warga Sidoarjo di perusahaan – perusahaan yang ada di Sidoarjo, bukan banyak diisi oleh warga lain diluar Sidoarjo!,” tegasnya sekaligus sebgainpernyataan menutup aksi demo ini.
