Sidoarjo, Ruang.co.id – Tahun 2024 menjadi momen penting bagi masyarakat Sidoarjo untuk mengevaluasi perjalanan pemerintahannya sekaligus menyongsong era baru di tahun 2025. Dalam acara Refleksi Akhir Tahun yang diselenggarakan oleh Ruang Publik Sidoarjo (RPS), berbagai isu penting dibahas, mulai dari korupsi, banjir, hingga harapan untuk kepemimpinan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana.
Ketua RPS, Sujani, menyatakan bahwa acara ini adalah sarana warga untuk memberikan kritik dan apresiasi terhadap kinerja pemerintah. “Segala hasil refleksi ini akan dinotulensikan dan disampaikan kepada Plt. Bupati Sidoarjo, serta menjadi masukan bagi kepemimpinan Bupati Subandi dan Mimik Idayana di periode mendatang,” ujarnya.
Acara ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, aktivis, hingga politisi, mencerminkan semangat kolaborasi untuk membawa Sidoarjo ke arah yang lebih baik.
Dalam refleksi ini, isu korupsi menjadi salah satu sorotan utama. Putri Maulidiyah, aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus-kasus korupsi di tingkat pejabat daerah dan kepala desa. “Saya berharap kepemimpinan Subandi dan Mimik Idayana mampu menghapus bibit-bibit korupsi yang sudah mencoreng nama baik Sidoarjo,” ungkapnya.
Selain itu, Dr. Jamil, seorang akademisi asal Sidoarjo, menyoroti pentingnya penerapan sistem otonomi daerah yang lebih efektif. Menurutnya, langkah ini akan membantu membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Kritik tajam juga dilayangkan terkait pengelolaan aset daerah. Beberapa kawasan strategis seperti swalayan di Jalan Gajah Mada, Hotel Delta Sinar Mayang di Jalan Diponegoro, dan Lapangan Golf Sun City dinilai lebih baik dikembalikan sebagai aset daerah untuk kepentingan perekonomian warga.
“Sudah saatnya aset-aset ini dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas salah satu peserta diskusi.
Makin Rahmat, mantan jurnalis senior, memprediksi bahwa duet kepemimpinan Subandi dan Mimik Idayana memiliki potensi besar untuk membawa perubahan. “Keduanya adalah petarung politik yang sama kuat. Jika mereka dapat bersinergi, Sidoarjo akan menjadi kekuatan ekonomi yang lebih solid, terutama di kawasan Gerbangkertasusila,” ujar Makin.
Sementara itu, Abdullah, politisi Partai Hanura, menekankan pentingnya merubah paradigma lama di Pendopo Delta Wibawa. “Pendopo Kabupaten itu bukan hanya milik satu partai, tetapi milik semua warga Sidoarjo. Saya berharap kepemimpinan baru ini dapat membawa semangat inklusivitas,” katanya.
Fenomena banjir yang terus melanda Sidoarjo juga menjadi perbincangan hangat. Warga menuntut solusi konkret untuk mengatasi masalah ini, mulai dari perbaikan drainase hingga pengelolaan tata ruang yang lebih baik. Kritik terhadap proyek infrastruktur yang dianggap tidak efektif juga disampaikan sebagai bagian dari refleksi masyarakat.
Arif, sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Sumput, menyoroti pentingnya realisasi janji kampanye terkait peningkatan Dana Desa. “Bukan hanya soal kenaikan insentif, tetapi juga pembekalan wawasan yang penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di desa,” jelas Arif.
Acara ini menjadi pengingat bahwa perubahan hanya bisa terjadi dengan partisipasi aktif masyarakat. Refleksi akhir tahun ini adalah langkah awal untuk menyongsong 2025 dengan semangat baru. Masyarakat Sidoarjo berharap kepemimpinan Subandi dan Mimik Idayana dapat menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, inklusif, dan berpihak pada rakyat. (DIN)
