Sidoarjo, Ruang.co.id – Hampir seratus warga Sidoarjo dari Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi (ARSAK) menggelar aksi damai di Kejaksaan Negeri (Kejari), Pemerintah Kabupaten (Pemkab), hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo, Selasa (8/12/2025), menuntut transparansi hukum dan memprotes krisis kepemimpinan yang dinilai memperburuk layanan publik.
Mereka dari berbagai elemen aktivis menerjang panas terik dengan suara serak penuh amarah dan harapan, saat memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2025.
Mereka berhimpun di bawah bendera ARSAK (Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi), membawa tuntutan serius terhadap kinerja penegak hukum dan pemerintah daerah yang dinilai gagal menjaga integritas pelayanan publik.
Aksi diawali di halaman Kejari Sidoarjo. Para pengunjuk rasa menilai Kejari belum mampu menghadirkan keberanian melakukan temuan korupsi atas inisiatif sendiri.
“Kejaksaan Negeri hanya menerima laporan warga, tapi belum pernah menunjukkan temuan murni dari upaya pemberantasan korupsi,” tegas salah satu orator dari elemen LSM SevenGab.
Sorakan bertambah keras ketika para aktivis menyoroti dugaan penegakan hukum yang dinilai tebang pilih. “Ini kado akhir tahun untuk Kajari baru bahwa korupsi di lingkaran eksekutif tidak tersentuh,” teriak seorang orator lainnya dari JCW (Jatim Corruption Watch).
Dalam rilis ARSAK, masyarakat menilai Sidoarjo tengah menghadapi krisis kepemimpinan akut. Mereka menyorot banjir yang tak kunjung teratasi, jalan rusak di berbagai kecamatan, proyek publik mangkrak, serta masterplan penanganan banjir yang baru dijanjikan rampung pada 2026.
ARSAK menegaskan bahwa kondisi ini memperlihatkan lemahnya perencanaan pemerintah. Disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati disebut, menyebabkan stagnasi kebijakan yang akhirnya dibayar mahal oleh masyarakat.
Aksi long march berlanjut ke pagar Kantor Pemkab Sidoarjo dengan penjagaan ketat aparat. Yel-yel lantang menggema: “Turun! Turun! Turun Bupati!”
Seorang mahasiswa menyampaikan kritik keras dlm aksi demo itu. “Baru satu tahun menjabat, Bupati tidak mampu menyelesaikan persoalan banjir dan infrastruktur yang dikerjakan terburu-buru hanya demi mengejar SILPA,” ujarnya.
Massa demo juga menyinggung kasus investasi bodong Rp28 miliar yang menyeret nama Bupati. “Kami minta Bareskrim mengusut tuntas tanpa kompromi. Publik berhak tahu status hukumnya,” seru seorang orator.
Lomgmarch massa demo ARSAK berujung di gedung perwakilan rakyat Sidoarjo. Mereka menutup aksi dengan ajakan mengawal pemerintahan bersih dan mendesak DPRD tidak diam. Mereka menilai pembiaran adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan Sidoarjo.
