CPNS
Detik-Detik Pengumuman Sekolah Kedinasan 2025: Link Resmi dan Jadwal Tahap Lanjutan yang Wajib Dicatat
- calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
- 0Komentar
Ruang.co.id – Hari yang dinantikan ribuan calon peserta sekolah kedinasan akhirnya tiba. Pengumuman hasil seleksi administrasi sekolah kedinasan 2025 resmi dipublikasikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi terkait. Bagi Anda yang telah mendaftar, kini saatnya memeriksa kelolosan melalui portal resmi yang telah ditetapkan. Proses ini menjadi gerbang pertama menuju tahap berikutnya, dimana persiapan matang […]
Rahasia Sukses Instansi Loloskan CPNS-PPPK 2024 Syarat KemenPANRB-BKN yang Tak Bisa Ditawar!
- calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
- 0Komentar
Ruang.co.id – Bagi instansi pemerintah yang ingin merekrut CPNS dan PPPK tahun 2024, memahami aturan terbaru KemenPANRB dan BKN adalah kunci utama. Tanpa memenuhi syarat-syarat krusial ini, proses rekrutmen bisa terhenti di tengah jalan, bahkan berujung pada pembatalan pengangkatan. Pemerintah telah menetapkan deadline ketat: Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk PPPK. Artinya, instansi […]
Ini Alasan Ratusan Instansi Minta Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK
- calendar_month Selasa, 18 Mar 2025
- 0Komentar
Ruang.co.id – Pemerintah resmi menunda pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga Oktober 2025-Maret 2026. Kebijakan ini menuai respons beragam, terutama dari ratusan instansi yang meminta penundaan. Apa sebenarnya alasan di balik keputusan ini? Masalah Administrasi Jadi Kendala Utama Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan […]
Revisi UU ASN Dipercepat, Pejabat Angkat Tenaga Honorer Bisa Terancam ‘Impeachment’
- calendar_month Senin, 10 Feb 2025
- 0Komentar
Ruang.co.id – Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer melalui percepatan revisi UU ASN. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah larangan bagi pejabat untuk mengangkat tenaga honorer. Jika pejabat tetap melanggar aturan ini, mereka dapat menghadapi risiko impeachment oleh DPRD, sebuah langkah drastis yang diusulkan oleh Komisi II DPR RI. […]
