Sidoarjo, Ruang.co.id – Malam itu, cahaya panggung di Jakarta berpendar memantulkan senyum bangga Bupati Sidoarjo Subandi, SH., M.Kn., ketika menerima langsung Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Peringkat Utama 2025, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, Jumat (8/8/2025).
Prestasi ini menandai lompatan besar setelah tahun-tahun sebelumnya Sidoarjo bertahan di peringkat Nindya. Kini, status “Utama” menjadi bukti kerja keras seluruh elemen daerah.
“Perda ini adalah wujud nyata keseriusan Pemkab Sidoarjo dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan kesetaraan gender,” ujar Bupati Subandi, merujuk pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yang ia tandatangani bersama Perda Perlindungan Anak dan Perda Pengarusutamaan Gender.
Landasan hukum ini menjadi fondasi kuat untuk membangun lingkungan aman, nyaman, dan ramah anak di seluruh penjuru Sidoarjo.
Perjalanan Menuju Peringkat Tertinggi
Bupati Subandi menegaskan, keberhasilan ini adalah hasil dari sinergi dan kolaborasi.
“Dukungan dan kerja sama dari semua pihak menjadi kunci utama keberhasilan ini. Dari perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi program-program KLA,” ungkapnya.
Tak hanya Pemkab, peran OPD, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, hingga komunitas warga menjadi bagian dari sistem pembangunan berbasis hak anak.
KLA Peringkat Utama sendiri merupakan level tertinggi penilaian Kementerian PPPA. Penghargaan ini mengukur indikator mulai dari pemenuhan hak sipil anak, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, hingga ketersediaan sarana-prasarana untuk tumbuh kembang optimal.
Perda yang Menguatkan Perlindungan
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, S.Pd., MM., menegaskan bahwa Perda KLA memperkuat payung hukum untuk kebijakan pro-anak.
“Seperti pembentukan Forum Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), serta layanan pengaduan dan pendampingan bagi anak yang membutuhkan,” jelasnya.
Heni juga mengapresiasi kepemimpinan Bupati Subandi. “Kami sangat berterima kasih atas visi dan dukungan penuh dari Bapak Bupati terkait perlindungan anak dan pengarusutamaan gender,” tambahnya.
Data Kasus: Antara Tantangan dan Keberanian Melapor
Data DP3AKB Sidoarjo menunjukkan realitas yang tak bisa diabaikan. Pada 2023, terdapat 220 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 137 korban adalah anak.
Di 2024, turun menjadi 212 kasus, terdiri dari KDRT (76 kasus), pencabulan (31), kekerasan terhadap anak (24), pelecehan seksual (15), dan perebutan hak asuh anak (10).
Sedangkan pada 2025 hingga Juli, hanya tercatat 26 kasus pencabulan anak.
Secara umum, jumlah kasus terus meningkat dari 2019 hingga 2023, meskipun sedikit turun di 2024.
Perbaikan pelaporan berkat keberanian masyarakat bisa menjadi penyebab naiknya angka, bukan semata meningkatnya kekerasan.
Misi yang Lebih dari Sekedar Penghargaan
Penghargaan KLA memang membanggakan, tetapi esensi terpenting adalah bagaimana predikat itu diterjemahkan menjadi perlindungan nyata di lapangan.
Dengan data kasus yang masih mengkhawatirkan, Pemkab Sidoarjo berkomitmen untuk menguatkan layanan cepat tanggap.
Memperluas jangkauan sosialisasi juga menjadi programnya, dan mengoptimalkan fungsi Forum Anak sebagai jembatan suara generasi muda.
“Tidak ada satu pun anak yang boleh tumbuh dalam rasa takut atau trauma. Sidoarjo ingin memastikan setiap anak punya hak untuk bermimpi dan mencapainya,” tegas Bupati Subandi.
Komitmen yang Menular
Sidoarjo memang bukan satu-satunya yang mendapat penghargaan tahun ini. Dari total 355 kabupaten/kota penerima KLA 2025, hanya 22 yang berhasil masuk kategori Utama.
Provinsi Layak Anak (PROVILA) juga dianugerahkan kepada 13 provinsi yang dinilai berhasil mendorong daerahnya mencapai status KLA.
Keberhasilan Sidoarjo menjadi inspirasi daerah lain, bahwa kebijakan yang berpihak pada anak.
Dipadukan dengan keberanian mengakui dan menangani masalah, bisa menghasilkan perubahan besar.
Solusi Strategis Pemkab ke Depan
Pemkab Sidoarjo telah memetakan langkah lanjutan. Pertama, Penguatan Sistem Pengaduan berbasis teknologi agar akses pelaporan lebih cepat dan aman.
Langkah kedua, Peningkatan Kapasitas Aparat & Pendamping dalam menangani kasus sensitif anak. Ketiga, Integrasi Pendidikan Hak Anak di sekolah, untuk membentuk generasi sadar hukum dan peduli sesama.
Sedangkan yng keempat, Kampanye Publik melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan influencer lokal.
Heni menegaskan, “Perlindungan anak adalah investasi masa depan. Jika kita gagal melindungi mereka hari ini, kita sedang membiarkan masa depan itu hancur”.
Menutup dengan Harapannya
Dari panggung Jakarta hingga lorong-lorong gelap dusun hingga desa di Sidoarjo, pesan yang ingin disampaikan tetap sama.
Yaitu penghargaan hanyalah simbol, sedangkan kerja nyata melindungi anak adalah napas yang harus terus dijaga.
KLA Peringkat Utama 2025 bukanlah garis akhir untuk Pemkab. Sidoarjo, melainkan titik awal untuk memastikan setiap anak Sidoarjo tumbuh nyaman tanpa takut, tanpa luka, dan penuh harapan.
