Defisit Rp 1,5 Triliun, RAPBD Jawa Timur 2025 Disahkan dengan Fokus Pendidikan dan Kesehatan

Surabaya, Ruang.co.id – Dengan dihadiri kurang lebih 80 anggota. Rapat Paripurna DPRD Jatim yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 digelar di gedung paripurna DPRD Jatim, kamis (21/11) sore.

Dalam rapat yang dipimpin langsung ketua DPRD Jatim M Musyafak Rouf dan didampingi tiga wakil ketua Deny Wicaksono, Blegur Prijanggono dan Sri Wahyuni, serta Pj Gubernur Jatim, Adhi Karyono, disepakati bersama bahwa APBD 2015 telah diterima oleh sembilan fraksi di lembaga legislatif provinsi paling timur pulau Jawa ini. Meskipun Dalam APBD tersebut mengalami defisit hingga Rp 1.553.784.984.611 (satu trilyun, lima ratus tiga puluh tiga milyar, tujuh ratus delapan puluh empat juta, enam ratus sebelas ribu rupiah)

Defisit tersebut terjadi karena dari proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 28.448.212.471.048.67. (dua puluh delapan trilyun, empat ratus empat puluh delapan milyar, dua ratus dua belas juta, empat ratus tujuh puluh satu ribu, empat pulih delapan rupiah enam puluh tujuh sen).

Namun besarnya proyeksi pendapatan daerah tersebut yernyat lebih kecil dari alokasi anggaran yang dibelanjakan pada prohram 2025 nanti. Secara krseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut besarnya Rp 29.658.316.730.801.67 (dua pulih sembilan trilyun, enam ratus lima pulih delapan milyar, tiga ratus enam belas juta, tujuh ratus tiga puluh ribu, delapan puluh satu rupiah, enam pulih tujuh sen). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan program yang dijalankan pemerintah provinsi Jawa Timir melaui beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dibawahnya. Seketor yang paling banyak menyerap anggaran adalah sektor pendidikan yang jumlahnya lebih dari 30 persen APBD.

Menurut Pj Gubernur Jawa Timur, Adhi Karyono, Setelah melakukan proses yang panjang, akhirnya APBD Jatim sudah disepakati dan disahkan dan ditanda tangani. Sehingga tinggal mengirimkan hasil kesepakatan ini ke Mendagri.

“Alhamdulillah semua tahapan dan proses penyusunan APBD Jawa Timur 2025 sudah selesai dan sudah kita tanda tangani bersama setelah beberapa kali melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan program yang diprioritaskan. Memang kita ketahui pendapatan asli daerah tahun 2025 nanti berkurang dengan dialihkannya penerimaab pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang semula diterima pemprov dialihkan ke pemerintah kota/ kabupaten. Sehingga untuk menyesuaikannya dilakukan beberapa efisiensi di berbagai pos anggaran kemudian lebih mengutamakan ke program yang diprioritaskan, ” tutur Adhi Karyono.

Salah satu program yang diprioroyaskan antara lain anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Ada beberapa pos pendidikan yang kita prioritaskan. Diantaranya penambahan fasilitas pendidikan. Kemudian anggaran untuk kesehatan diantaranya membangun fasilitas kesehatan dan rumah sakit di daerah – daerah yang jauh dari perkotaan.

Disinggung tentang anggaran untuk makan siang gratis. Adhi mengatakan selama ini belum ada arahan yang pastu dari Kemendagri tentang makan siang gratis yang menjadi program pemerintah pusat. Namun meski begitu, pihaknya tetap menganggarkan untuk antisipasi jika sewaktu- waktu ada perintah program tersebut dari pusat.

Sementara itu, wakil ketua III DPRD Jatim, Blegur Prijanggono mengatakan, memang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 defisit. Sehingga diperlukan terobosan melalui pendapatan dari beberapa sektot lainnya.

“Dengan adanya defisit satu trilyun lebih itulah, kita yang duduk di komisi C bidang keuangan akan berusaha menekan BUMD-BUMD maupun OPD-OPD yang berpotensi menambah pemdapatan daerah, agar kita optimalkan kinerjanya, ujar Blegur.

Saat ditanya tentang sumber daya apa saja yang dipunyai oleh Jawa Timur untuk bisa menutup defisot anggaran tersebut. Blegur mengatakan bshwa bsnyak aset daerah yang bisa digali dsn dikembangkan di Jawa Timur ini untuk menutup defisit tersebut. Bahkan jika dioptimalkan, tidak hanya defisit yang dapat tertutupi. Namun bisa jadi malah surplus anggaran.

” Madih banyak aset -aset kita yang bisa dinkembangkan dan dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah. Seperti misalnya sektir wisata yang hingga saat ini saya kira belum dioptimalkan,” tanfas Blegur lagi.