Emil Dardak: Jamkrida Layak Dapatkan Penyertaan Modal, Fraksi PKS Perlu Ada Evaluasi dan Komisi C Masih Akan Bahas

Ruang.co.id – Usai membacakan jawaban eksekutif tentang usulan Raperda penyertaan modal PT Jamkrida ( Perseroda ) sebesar Rp 300 miliar dalam rapat Paripurna DPRD Jatim, (9/3). Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan bahwa PT Jamkrida sebagai BUMD Jatim layak mendapatkan penyertaan modal tambahan.

Karena, menurut mantan bupati Trenggalek itu, selama ini kondisi keuangan PT Jamkrida sehat. Kemudian bisa memberikan pemasukan PAD Jatim meskipun modal awalnya masih belum relevan, yakni Rp 180 Miliar.

” Selama ini kami memantau perkembangan BUMD-BUMD yang kami miliki melalui beberapa lembaga. Salah satinya OJK. Ternyata dari hasil laporan OJK menyatakan PT Jamkrida sehat keuangannya. Karena itu kami tinggal menunggu persetujuam dari DPRD untuk mengesahkan Raperda penyertaan modal 300 miliar tersrbut,” ujar Emil.

Lebih jauh Emil menyebutkan, dalam mengeluarkan pernyertaan modal itu memang tidak bisa langsung jumlah tersebut seutuhnya, namun tetap bertahap. Tapi palibg tidak penyertaan modal itu dapat meningkatkan kinerja PT Jamkrida agar bisa berkembang lebih baik lagi.

Sementara itu, di tempat terpisah, Ketu Fraksi PKS, Hj Lilik Hendarwati menyatakan belum puas dengan jawaban eksekutif yang disampaikan Wagub. Pasalnya jawaban yang dibacakan itu tidak sesuai dengan pandangan umum yang dusampaikan fraksi PKS.

“Jawaban eksekutif yang disampaikan dalam Paripurna itu masih sangat normatif dan tidak detil perinciannya. Maksud kami, uang penyertaan modal itu untuk apa saja. Sehingga kalau bisa dusebutkan secara detil kan enak menghitungnya. Apalagi saat ini sedang masanya efisiensi keuangan,” jelas Lilik.

Lebih jauh Lilik menyebutkan, pada pandangan umum fraksinya, disebutkan bahwa PKS menginginkan adanya bantuan Jamkrida untuk UMKM. Namun kenyataannya dalam jawaban eksekutuf tidak diterangkan secara rinci adanya bantuan untuk UMKM. Tetapi yang banyak mendapatkan jaminan kredit dari PT Jamkrida selama ini adalah multi guna. Sehingga yanv mendapatkan lebih banyak konsumtif.

“Sebagai pembina UMKM di Jawa Timur, tentunya kami tidak mau Raperda penyertaan modal itu biru-buru distahkan karena masih banyak kekurangan yang masih harus dibahas lagi,” tegas Lilik.

Sementar itu, ditempat lainnya, ketua komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi menyatakan, sesuai dengan keputusan rapat Paripurna DPRD Jatim yang menginstruksikan pembahasan jawaban eksekutif tentang penyertaan modal PT Jamkrida ini pada komisi C. Maka Adam menyebutkan bahwa pihaknya siap melakukan pembahasan dengan anggota komisinya.

Menurut politikus partai Golkar ini, Jawaban eksekutif perlu dikaji lagi. Karena masih ada beberapa point yang belum dijelaskan didalamnya. Salah satunya masih banyak yang kurang detil penjelasanya.

“Kalau saya boleh mengibaratkan seperti ibu yang minta persetujuan pada bapaknya mau membeli suatu barang. Tapi belum bisa menjelaskan secara rinci apa kegunaan dan manfaat barang tersebut. Sehingga masih banyak point yang harus direvisi dari jawaban eksekutif tersebut,” tukas Adam sembari menjelaskan bahwa ibu yang diibartakan itu adalah pihak eksekutif. Sedangkan bapak diibaratkan legislatifnya.

Namun demikian, Adam mengatakan bahwa secara keuangan, PT Jamkrida termasuk BUMD tang sehat secar keuangan. Bahkan BUMD ini memempati Ranking 4 dari seluruh BUMD yang dimiliki Jatim. Namun untuk segera mengesahkan Raperdanya tidak bisa gegabah harus ada kajian ulang.

“Mungkin penyertaan modal juga tidak akan disetujui semua. Mengingat saat ini sedang efisiensi keuangan. Secara Pribadi saya juga sempat berkomunikasi dengan Direktur PT Jamkrida. Dari diskusi sibgkat itu kebutuhannya kurang lebih 120 miliar. Namun untuk save-nya kira-kira 150 an miliar lah,” tandas Legislatif dari Dapil Sidoarjo ini menerangkan.

Namun untuk sampai pada Raperda penyertaan modal PT Jamkrida mafih banyak jalan yang harus dilalui. Pembahasan jawaban eksekutif ini saja membahasnya tidak hanya sejakali. Tapi bisa berkali- kali. Selain dibahas secara internal komisi C. Pihaknys juga harus memanggil para direksi PT Jamkrida untuk melakukan klarifikasi secara resmi.