Ruang.co.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur meminta dilakukan Evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) yang tidak mampu memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan asli daerah ( PAD ) provinsi Jawa Timur.
Sikap Fraksi Golkar ini Mustikasari disampaikan juru bicaranya Aulia Hany Mustikasari pada rapat paripurna DPRD Jatim, senin (29/9). Selain masalah BUMD fraksi Golkar juga memberikan sejumlah catatan terkait Rancangan APBD (R-APBD) 2026.
Dalam pidatonya Jubir Golkar itu mengatakan,
dari sisi Pendapatan Daerah, berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), memberi tekanan signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya atas penerimaan pajak dan retribusi.
Dari perkembangan penerimaan PAD sektor pajak dan retribusi, di tahun 2025 terjadi penurunan drastis tetapi masih disumbang penerimaan dari Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang di tahun sebelumnya tidak dilakukan pungutan.
“Tetapi akumulasi penerimaan 2025 tetap turun signifikan, oleh karena itu kebijakan Opsen MBLM harus dioptimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan,” jelas Aulia.
Lebih lanjut, Aulia meminta Pemprov tidak lelah untuk melakukan evaluasi kinerja BUMD, agar benar-benar dapat menjadi Badan Usaha yang produktif. Untuk mengoptimalkan peran dan kapasitas BUMD, maka Fraksi Partai Golkar menyampaikan sejumlah usulan.
Usulan itu antara lain perlu dibentuk sebuah lembaga atau badan pembina BUMD sebagai leading sector yang lebih kuat fokus mencermati kinerja perusahaan. “Bila perlu mengadopsi kinerja BUMD dari provinsi lain,” tandasnya.
Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan dibentuk Pansus DPRD yang mengevaluasi kinerja BUMD. Terakhir, pihaknya mengusulkan dibentuk BUMD Pangan yang konsisten dengan kepentingan membangun ketahanan pangan dan merealisasi konsep Jatim Gerbang Baru Nusantara.
Masih dari sisi Pendapatan Daerah, Aulia menyebut bahwa PAD Jatim ke depan sangat mengandalkan pengelolaan barang milik daerah (BMD), baik aset maupun jasa.
“Fraksi Partai Golkar meyakini masih sangat besar potensi aset daerah yang belum termanfaatkan, bagaimana provinsi mengoptimalkan pengelolaan BMD atau aset agar berkontribusi besar terhadap penerimaan daerah,” tambahnya.
Adapun dari sisi Belanja Daerah, pihaknya menyoroti distribusi belanja yang cukup timpang antara Belanja Operasi 76 persen dan Belanja Modal 6 persen. Meskipun ada yang wajib dan mengikat serta hanya bersifat penunjang. Terkait hal ini, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan pola penentuan besaran Belanja Modal yang semestinya tidak terus tertekan dengan kebutuhan belanja rutin.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menaruh perhatian serius pada belanja di sektor tenaga kerja yang dialokasikan sebesar Rp 295,84 miliar. Golkar mempertanyakan solusi terhadap banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Jubir yang juga anvgota kimisi B itu menilai, program padat karya belum terlaksana dengan baik. Di sisi lain, pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) senyatanya tidak bersambung memenuhi kebutuhan lapangan kerja, sehingga output pelatihan BLK tidak termanfaatkan.
“Provinsi Jawa Timur memiliki sejumlah BLK yang aktif menyiapkan tenaga terlatih, seharusnya dilengkapi dengan sistem digitalisasi untuk reformasi peran BLK,” paparnya.
Pihaknya juga mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) dalam hal membangun sumber daya yang kompeten. Dengan begitu, diharapkan dapat memberi peluang kemudahan penyerapan tenaga kerja.
Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Indonesia. Sektor industri, perdagangan, dan pariwisata menjadi pilar utama perekonomian Jatim. Pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
