Dugaan Permintaan THR oleh Ketua LPMK Manukan Wetan Viral, Cak Yebe Minta Evaluasi dan Imbau Jajaran Jaga Etika
- account_circle Mascim
- calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
- print Cetak
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Cak Yebe, minta Camat Tandes evaluasi Ketua LPMK Manukan Wetan usai viral minta THR. Foto: Ruangcoid
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ruang.co.id – Viral di media sosial terkait dugaan permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilakukan oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Manukan Wetan turut mendapat sorotan dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko. Menanggapi hal tersebut, politisi yang akrab disapa Cak Yebe itu langsung berkoordinasi dengan pihak kecamatan setempat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Ia menegaskan pentingnya langkah evaluasi agar kejadian serupa tidak menimbulkan preseden buruk bagi lembaga kemasyarakatan di Surabaya. “Barusan saya telepon Pak Febri Camat Tandes, dan saya minta untuk yang bersangkutan dievaluasi agar tidak diposisikan sebagai Ketua LPMK. Dan Pak Camat siap tindaklanjuti,” ujar Cak Yebe, Kamis (26/2/2026).
Menurut Cak Yebe, LPMK memiliki peran strategis sebagai jembatan antara aspirasi warga dengan pemerintah, sehingga integritas para pengurusnya mutlak diperlukan. Ia menilai tindakan yang diduga meminta THR dengan mengatasnamakan lembaga merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Apabila dugaan tersebut terbukti kebenarannya, maka evaluasi terhadap personalia menjadi sebuah keniscayaan demi menjaga marwah kelembagaan.
“Kami tidak ingin lembaga kemasyarakatan tercoreng oleh tindakan yang tidak pantas. Evaluasi penting agar ke depan LPMK benar-benar bekerja untuk kepentingan warga,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut, ia mengimbau kepada seluruh pengurus LPMK di Surabaya agar senantiasa berpegang teguh pada aturan dan etika dalam menjalankan tugasnya. Cak Yebe mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan momentum tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merusak kepercayaan publik.
“Saya mengimbau seluruh LPMK se-Surabaya agar menjaga etika, menjaga kepercayaan masyarakat, dan tidak melakukan praktik-praktik yang bisa merusak citra lembaga,” katanya. Ia berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran kolektif bahwa LPMK harus menjadi contoh dalam tata kelola partisipasi masyarakat yang bersih dan transparan. “Kepercayaan masyarakat itu mahal. Jangan sampai karena satu tindakan, seluruh LPMK ikut terdampak citranya,” pungkas Cak Yebe.
- Penulis: Mascim
