MAKI Jatim: Framing Negatif TSM Khofifah Adalah Manuver Politik 2029 

Ruang.co.id — Derasnya opini publik soal dugaan keterlibatan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam pusaran kasus korupsi dana hibah DPRD Jatim yang menyeret 21 tersangka, memantik reaksi keras dari LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim. Dalam konferensi pers di Surabaya, Kamis (3/7/2025), MAKI Jatim dengan tegas menyatakan bahwa Gubernur Khofifah tak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Tidak ada yang namanya hibah gubernur. Yang ada hanyalah hibah DPRD dan Pemprov. Jangan ganggu marwah dan kehormatan beliau hanya demi kepentingan politik 2029,” tegas Heru Satriyo, Ketua MAKI Jatim, dengan nada tinggii dan keberpihakannya.

Heru juga menyayangkan framing negatif secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang menyasar Khofifah, seolah-olah mangkir dari panggilan KPK. Padahal, lanjutnya, Gubernur Khofifah telah menyampaikan surat resmi penundaan pemeriksaan tertanggal 18 Juni 2025.

“Ini jelas bukan suara dari masyarakat Jatim. Ini agenda besar dari luar yang sengaja dimainkan oleh pihak-pihak kalah judi politik,” katanya lugas.

“Klarifikasi terbaru, Bunda Khofifah hanya sekali dipanggil KPK dan bukan mangkir. Karena beliau menghadiri anaknya wisuda di sebuah perguruan tinggi di Cina. KPK mengeluarkan surat panggilan, untuk tanggal 24 guna diperiksa sebagai saksi atas dugaan korupsi dana hibah anggota dewan. Bunda Khofifah menyurati balik ke KPK, permohonan untuk penundaan di tanggal 18,” terang Heru.

MAKI menegaskan bahwa mereka siap mengawal kasus ini hingga tuntas, tanpa menjadikan nama baik seorang tokoh perempuan tangguh sebagai tumbal politik. Bahkan, tim hukum MAKI telah mulai mengumpulkan data terhadap ujaran kebencian yang beredar.

“Jika tak ada dasar hukum dan bukti valid, hentikan tudingan. Atau bersiap hadapi proses hukum,” tutur Reynaldi, tim hukum MAKI Jatim.

Di tengah derasnya tuduhan, suara MAKI Jatim hadir bukan sekadar membela, tapi mengingatkan pada para pihak, bahwa keadilan bukan panggung sandiwara atau bukan sebuah orkestrasi.

Masyarakat Jatim berhak tahu mana fakta dan mana fitnah. Dan Khofifah, bagi MAKI Jatim, bukan hanya gubernur, tapi ibu yang layak dihormati.