KPK Bongkar Transparansi APBD Sidoarjo, Pokir juga Dibahas di Forum Tertutup dan Insiden Oknum Petugas Represif terhadap Jurnalis

Sidoarjo, Ruang.co.id – Suasana tegang menyelimuti lantai 3 Gedung Delta Graha Pemkab Sidoarjo, Selasa (9/6/2026).

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah), menggelar forum tertutup, yang menghadirkan seluruh pejabat OPD, pimpinan BUMD/BLUD, serta jajaran DPRD Sidoarjo.

Forum ini menjadi sorotan publik, karena menurut seorang sumber mengatakan KPK secara terbuka di ruangan itu, membedah tata kelola pemerintahan daerah, khususnya pengelolaan APBD, pengadaan barang/jasa, dan program pokok pikiran (pokir) DPRD.

Ketegangan terlihat sejak awal. Terinformasikan, peserta forum dilarang membawa ponsel, merekam, atau memfoto jalannya rapat.

Terinformasikan, Bupati Subandi bersama Wakil Bupati Mimik Idayana, hadir mendampingi Ketua DPRD Abdillah Nasih dan seluruh anggota dewan.

Forum ini tampaknya juga menjadi momen penting, karena memperlihatkan islah politik antara Bupati Subandi dan Wabup Mimik Idayana, yang sebelumnya sempat renggang.

Terinformasikan pula, tim Korsupgah KPK didampingi perwakilan BPKP Jatim, memaparkan data yang mengejutkan.

Transparansi APBD menjadi isu utama. KPK menekankan pentingnya keterbukaan belanja modal, hibah, dan belanja barang/jasa agar publik dapat mengawasi langsung.

Laporan keuangan BUMD/BLUD juga disorot karena belum sepenuhnya sesuai standar akuntabilitas, terutama terkait aset dan piutang.

Sidoarjo, menjadi daerah keempat di Jawa Timur, yang dikunjungi Korsupgah KPK, setelah Bangkalan, Pamekasan, dan Blitar.

Kehadiran KPK di forum ini membuat seluruh pejabat se- Sidoarjo “berdebar-debar”, karena biasanya KPK melakukan buka-bukaan terhadap praktik tata kelola keuangan daerah.

Acara pada Selasa sejak pagi pukul 08.00 WIB hingga malam pukul 20.00 WIB kemarin, suasana di gedung pemerintahan kabupaten cukup menegangkan.

Sumber menyebut, KPK mengingatkan proses tender pengadaan barang/jasa, yang masih rawan praktik mark-up, dan pengaturan pemenang.

Program pokir DPRD, juga menjadi sorotan, karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika diarahkan ke proyek tertentu.

Selain itu, KPK juga mengingatkan penggunaan dana narasumber yang dapat dinilai tidak transparan dan berpotensi disalahgunakan.

Suasana gedung Pemkab, terdapat 2 connecting door, akses kendaraan mobil keluar masuk. Hingga malam diatas pukul 18.00 WIB, tampak sejumlah pejabat yang keluar terkesan panik bergegas meninggalkan gedung usai acara.

Ruang.co.id juga mendapati seorang kepala OPD keluar dari pintu belakang pada pukul 19.10 WIB, dinas yang konon cukup kerap menerima limpahan Pokir DPRD, saat keluar berjalan dari akses pintu yang sama .

“Acaranya dari pagi jam 8 dan semacam sosialisasi dan pengarahan dari KPK. Situasinya insyaAllah masih baik – baik saja,” ujarnya kepada Ruang.co.id.

Di akses pintu keluar belakang sisi barat, beberapa menit kemudian Ruang.co.id menjumpai direktur BUMD non BLUD. Ia melangkah keluar menuju mobilnya dengan mengatakan,

“Ya semuanya dikumpulkan di lantai 3. Acaranya semacam pengarahan. InsyaAllaah masih tidak ada apa – apa di dalan tadi,” ujarnya tampak ekspresi dan gesturnya yang bersahabat.

Potensi dampak dari forum ini cukup besar. Audit mendalam APBD bisa memunculkan rekomendasi perbaikan atau bahkan penyelidikan jika ditemukan indikasi korupsi.

Program pokir DPRD dan pengadaan barang/jasa akan lebih diawasi agar tidak disalahgunakan. Pemkab Sidoarjo berpeluang memperbaiki sistem transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, bukan sekadar mengejar opini WTP.

Selasa malam kemarin, Ruang.co.id juga berhasil mendapati seorang anggota dewan komisi D yang membidangi Kesejahteraan Rakyat DPRD Sidoarjo, keluar dengan langkah bergegas menuju mobilnya, melalui pintu samping belakang sisi barat.

Ia keluar sekitar pukul 19.50 WIB, dengan langkah cepat mengatakan saat ditanya, siapa saja yang ditanyain dan diajak bicara KPK yang paling lama?.

“Sopo sing ditakoni (siapa yang ditanyain). Nggak ada yang ditanya,” jawab singkatnya. “Gak onok opo – opo (nggak ada apa – apa),” jawab singkat lagi.

Usai acara, tampak ya ponsel mereka dikembalikan dan mulai diaktifkan. Seorang anggota parlemen lainnya yang di chat WA (WhatsApp) Ruang.co.id, mulai membalas pukul 19.50 WIB, dan menjawab posisinya sudah di Surabaya.

Dia juga menjelaskan saat ditanya, bahwa selain seluruh pimpinan dan anggota DPRD, pejabat Sekwan (Sekretaris Dewan) dan Setwan (Kesekretariatan Dewan) DPRD Sidoarjo, juga hadir dikumpulkan di gedung Pemkab.

Suasana kegiatan tertutup di gedung pemerintahan itu, tampak dijaga ketat petugas gabungan kab. Sidoarjo, yang dominan dari Satpol PP.

Bukan hanya penjagaan di akses keluar masuk pintu samping belakang, akses gerbang utama gedung Pemkab juga mendapatkan penjagaan yang lebih ketat lagi.

Bahkan, penjagaan ketat itu hingga Ruang.co.id mendapati seorang oknum satpol PP yang terkesan over protektif, terhadap pihak – pihak yang tidak berkepentingan yang diundang.

Termasuk terhadap jurnalis peliput, yang sedang menunggu par pejabat yang keluar masuk dari akses gerbang utama.

Terdapat insiden yang dilakukan seorang petugas satpol PP melakukan tindakan represif terhadap Lukman Arif, jurnalis Petisi.co, yang mendatanginya dan meminta menghapus rekaman visual, saat ia mengabadikan video para pejabat yang hendak keluar masuk menggunakan mobil dinasnya.

Perlakuannya sangat disayangkan dan memprihatinkan, padahal, dia posisinya berada di luar pagar gedung Pemkab Sidoarjo.

“Saat merekam mobil pejabat, saya tiba – tiba didatangi seorang petugas satpol PP dengan mengatakan hapus!…hapus!….hapus gambarnya!, sambil mencengkeram kaos lengan panjang saya ditarik ke atas. Mungkin hendak merampas hp saya karena saya menolak dan mempertahankan gambar video Saya. Padahal saya sudah jawab saya meliput saya media (pers), dan saya di luar pagar, berulang kali saya katakan begitu,” ujar testimoni Lukman Arif.

Terkait dengan kegiatan tertutup ini, sebuah sumber lain yang turut serta menceritakan, bahwa KPK menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya slogan, melainkan tindakan nyata.

Belum diketahui, tindak lanjut KPK hingga Rabu (10/6/2026), apakah rekomendasi Korsupgah akan dijalankan oleh seluruh elemen jajaran pemerintahan kabupaten dan parlemen Sidoarjo, atau justru membuka jalan bagi penyelidikan lebih dalam.