Sidoarjo, Ruang.co.id – Harapan baru lahir dari ruang paripurna DPRD Sidoarjo, Kamis sore (11/9/2025).
Sidang yang semula dikhawatirkan buntu, akhirnya menghasilkan keputusan bulat: “seluruh fraksi sepakat mengesahkan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025”.
Ketua DPRD Abdillah Nasih selaku pimpinan sidang akhirnya mengetok Palu sidang, menandai perubahan penting bagi keberlanjutan pembangunan Kota Delta.
Dari angka, terlihat jelas arah perubahan ini. Pendapatan daerah naik dari Rp5,428 triliun menjadi Rp5,448 triliun.
Belanja daerah ikut melambung dari Rp5,947 triliun menjadi Rp6,066 triliun, atau bertambah Rp119 miliar.
Bahkan pembiayaan daerah meningkat signifikan, dari Rp509 miliar menjadi Rp618 miliar.
Namun, yang lebih menyentuh publik bukanlah deretan angka, melainkan janji untuk menjaga keberlangsungan pembangunan.
Ketua DPRD Abdillah Nasih menegaskan, pihaknya sudah mengikuti mekanisme dengan benar.
“Dalam penetapan Perda perubahan APBD 2025, kami di DPRD sudah melakukan sesuai tahapan dan mekanisme. Selanjutnya hasilnya akan dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi,” ujar Abdillah Nasih.
“Dengan keputusan sidang hari ini, maka tugas kami sudah selesai. Tinggal kita tunggu bagaimana hasil evaluasi dari Gubernur,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan bahwa pengajuan Raperda PAK APBD 2025, dilakukan jauh sebelum LPP APBD 2024 ditolak DPRD. Meski polemik sempat mengiringi, ia menegaskan pembangunan tetap berjalan.
“Untuk LPP APBD itu memang menggunakan Perkada. Itu sudah saya tandatangani. Tinggal nanti evaluasi Gubernur seperti apa? Kita mengikuti arahan dari Gubernur. Kalau Gubernur boleh, yang dibolehkan apa? Ya itu nanti yang akan kita jalankan,” kata Bupati Subandi.
“Yang penting, kelangsungan pembangunan berjalan maksimal demi masyarakat Sidoarjo,” tegasnya.
Antara Polemik dan Harapan
Pengesahan PAK kali ini terasa istimewa. Beberapa bulan sebelumnya, DPRD menolak LPP APBD 2024 sehingga banyak pihak meragukan PAK 2025 bisa berjalan mulus.
Keraguan itu akhirnya sirna. Semua fraksi DPRD, mulai PKB, PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PAN, PKS-PP hingga Nasdem-Demokrat, sepakat mendukung.
M. Nizar, Ketua Fraksi Partai Golkar, mengungkapkan sikap fraksinya: “Fraksi kami dapat menerima dan menyetujui Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda atas Perubahan APBD tahun anggaran 2025,” tandas Nizar.
Keputusan kolektif ini, membuka ruang optimisme baru di tengah publik yang sempat cemas.
Fokus Utama: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
Dari penelusuran dokumen perubahan APBD, tambahan belanja diprioritaskan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemulihan sosial-ekonomi.
Di sektor pendidikan, kebutuhan guru, beasiswa, hingga sarana sekolah selalu menjadi pos terbesar.
Sejarah menunjukkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo kerap tercatat sebagai penyumbang SILPA terbesar, tanda bahwa pagunya sangat besar. (Sumber: BPK RI Perwakilan Jatim).
Sektor kesehatan pun mendapat perhatian melalui peningkatan layanan dasar, ketersediaan alat medis, hingga penguatan fasilitas puskesmas.
Infrastruktur juga tetap menjadi tulang punggung, terutama pembangunan dan perbaikan jalan, drainase, serta fasilitas publik.
Manfaat Nyata bagi Warga
Pembangunan Merata. Tambahan belanja diharapkan menjangkau desa-desa yang sebelumnya minim perhatian, menghadirkan jalan mulus dan fasilitas umum lebih baik.
Pendidikan dan kesehatan dipacu agar lebih terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Proyek infrastruktur menyerap tenaga kerja, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah. Hal ini menjadi Peluang Ekonomi Lokal.
Semua fraksi menuntut penggunaan anggaran transparan, sehingga publik bisa memantau jalannya program.
Karena PAK disahkan di pertengahan tahun, pemerintah ditantang mengakselerasi program agar realisasinya selesai sesuai waktu.
Jalan Panjang Menuju Evaluasi
Meski sudah disahkan, perjalanan PAK APBD 2025 belum usai. Sesuai prosedur, hasil keputusan DPRD harus dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Hanya setelah evaluasi itu, implementasi penuh bisa dijalankan.
Bagi masyarakat, sidang paripurna ini bukan sekadar ritual politik, melainkan titik balik.
Di tengah dinamika politik dan tarik-menarik kepentingan, ada satu hal yang pasti, harapan warga agar Sidoarjo semakin maju, adil, dan sejahtera.
