Skandal SPMB Sidoarjo 2025: Anak Tukang Ojek Tersingkir Anak Lewat Tangan Pejabat Lolos, Laman Dindikbud Sidoarjo Diretas?! 

Sidoarjo, Ruang.co.id — Dunia pendidikan kembali tercoreng. Skema Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025 di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Kecamatan Tulangan, menuai kecaman keras. Di balik wajah pendidikan yang seharusnya adil dan merata, terkuak praktik “titipan” siswa jalur belakang yang diduga melibatkan oknum-oknum berkuasa. Anak pejabat diterima, sementara anak tukang ojek yang berprestasi malah tersingkir.

Salah satu orang tua siswa, Pak Seno, seorang ojek online asal Desa Kenongo, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Anaknya yang meraih juara kelas dan aktif dalam berbagai lomba tingkat kabupaten tidak diterima di SMPN 2 Tulangan.

“Anak saya ranking satu dari kelas enam, aktif lomba puisi dan cerdas cermat. Tapi katanya tidak lolos domisili. Padahal rumah kami hanya 500 meter dari sekolah,” ujar lirih Pak Seno.

“Sementara tetangga saya, anaknya biasa-biasa saja, malah masuk. Kata orang, dibantu oknum anggota dewan,” imbuhnya dengan perasaan sedih.

Data resmi dari panitia menunjukkan jumlah pendaftar online di SMPN 2 Tulangan hanya 192 siswa. Namun saat daftar ulang, tiba-tiba melonjak menjadi 216 siswa. Ada 24 siswa “tambahan” yang tidak tercatat dalam sistem digital. Fenomena ini bukan hanya terjadi di satu sekolah saja.

Ketua DPC Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Kabupaten Sidoarjo, Agus Subakti, angkat bicara.

“Ini bukan sekadar selisih data. Ini alarm keras tentang adanya permainan kuota gelap. Jika benar ada gratifikasi per bangku, potensi suap bisa mencapai ratusan juta. Ini pengkhianatan terhadap hak anak miskin!” tegas Agus dengan nada tinggi.

Menurut data investigatif Ruang.co.id, dari pagu resmi seluruh SMP Negeri di Sidoarjo yang hanya mencakup 5.937 siswa, jumlah realisasi penerimaan membengkak jadi 6.575 siswa. Artinya, ada 638 kursi yang muncul entah dari mana.

Ruang.co.id telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Tirto Adi, baik melalui telepon maupun pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, tak ada respons. Bahkan laman resmi dispendik.sidoarjokab.go.id pada Kamis (3/7/2015) pukul 17.53 WIB tak dapat diakses, diduga kuat mengalami peretasan.

Situasi ini telah menimbulkan keresahan masyarakat luas. Banyak warga mulai menuntut transparansi dan investigasi menyeluruh oleh Ombudsman, KPK, dan Komnas HAM.

“Kami tidak butuh janji-janji. Kami butuh keadilan untuk anak-anak kami. Pendidikan bukan warisan, tapi hak,” tutur Pak Seno, suara rakyat kecil yang kini menggema sebagai perlawanan moral.

Jika ini didiamkan, tandas Agus PWDPI Sidoarjo, maka bangsa ini ikut menyetujui kematian integritas dunia pendidikan nasional. Kini bola panas ada di tangan Pemkab Sidoarjo dan aparat penegak hukum.